Beritainternusa.com,Jateng – Sejumlah massa dari berbagai ormas di Purworejo,Jawa Tengah menggeruduk gedung DPRD Purworejo. Mereka menuntut agar pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pacasila (HIP) segera dihentikan.
Massa yang menyebut dari berbagai ormas Islam tersebut menilai RUU HIP sebagai gerakan makar dan mengancam ideologi Negara Pancasila. Dalam aksi tersebut, terlihat sejumlah atribut organisasi seperti FPI (Front Pembela Islam), Muhammadiyah, Tapak Suci, GEMPUR (Gerakan Masyarakat Purworejo), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), Kokam, dan ormas lainnya.
Aksi massa ini digelar di gedung DPRD Purworejo, Jl Urip Sumoharjo, Purworejo. Mereka berorasi dengan dikawal polisi. Hanya perwakilan massa yang kemudian diterima beraudiensi di gedung DPRD Purworejo.
Koordinator aksi, Muhammad Luthfi Rohman (30) mengatakan aksi ini ditujukan untuk mendukung maklumat MUI (Majelis Ulama Indonesia) terkait RUU HIP. Massa juga menuntut negara untuk menangkap inisiator RUU HIP.
“Kami mendukung penuh MUI pusat dan seluruh MUI Indonesia di 34 provinsi serta seluruh umat Islam yang menolak RUU HIP. Kami menuntut pemerintah dan semua pihak terkait untuk mengusut inisiator RUU HIP, kalau pribadi untuk ditangkap dan dipidanakan. Kalau ormas atau partai politik ya dibubarkan karena terbukti makar terhadap negara,” kata Luthfi saat ditemui usai aksi di kantor DPRD Purworejo, Jumat (10/7/2020).
“Ini bukti kebangkitan komunis. Itu (RUU HIP) artinya menuntut Tuhan berbudaya seperti manusia. Tuhan Maha Esa tidak ada berbudaya, itu musyrik dan atheis,” lanjutnya.
Massa aksi ini membawa spanduk bertuliskan seperti Pancasilais Sejati Pasti Anti Komunis, Tolak RUU HIP, Dukung Maklumat MUI, Ganyang Komunis. Setelah melakukan orasi, perwakilan massa kemudian melakukan audiensi dengan pimpinan DPRD Purworejo di kantor dewan.
“Kita sebagai lembaga perwakilan rakyat 100 persen setuju dengan saudara sekalian, bahwa Pancasila sudah final dan abadi. Menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa kita tidak akan memberikan tempat untuk paham komunisme di bumi Indonesia ini,” kata Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi saat audiensi.
“Dari hasil pertemuan hari ini menjadi amanah untuk meneruskan aspirasi seluruh masyarakat Purworejo, kita akan audiensi juga ke DPR RI kalau perlu ke Jokowi namun kami akan bersurat dulu ke sana,” sambungnya.
Setelah pernyataan sikap diserahkan dan ditandatangani oleh pimpinan dewan yang hadir, massa kemudian membubarkan diri. Namun jika tuntutan mereka tidak dipenuhi di kemudian hari, mereka mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi.
[Admin]
