Beritainternusa.com,Jakarta – Wacana reshuffle dilontarkan Presiden Joko Widodo untuk pertama kali di periode kedua. Dia menyampaikan rencana tersebut saat memimpin rapat kabinet. Alasannya karena kinerja para menteri yang dinilai kurang maksimal dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera menilai, seharusnya di periode kedua Presiden bisa lebih leluasa dalam menentukan masa depan kabinet di pemerintahan, termasuk rencana reshuffle.
“Reshuffle hak prerogatifnya Presiden. Monggo saja. Parpol tidak boleh menyandera Presiden. Justru saatnya Presiden di periode kedua berani untuk mendahulukan rakyat ketimbang kekuatan elit,” katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (1/7).
Dia menyoroti apa yang dikatakan Presiden Jokowi kian memperjelas kualitas kepemimpinan para menteri di kabinet.
“Mestinya Pak Jokowi berpegang pada perkataannya, bukan cuma sent tapi delivered,” tuturnya.
Terkait menteri mana saja yang layak untuk di reshuffle, Mardani mengungkapkan, sebenarnya sudah disampaikan pada saat rapat tersebut.
“Sejak Oktober dikatakan baru dievaluasi Juni, kelamaan. Kemudian terkait Kementerian mana saja? Pak Jokowi tahu kok. Eksekusi saja,” ungkapnya.
Selain reshuffle, dia juga mendukung rencana Jokowi untuk membubarkan lembaga, jika dinilai tidak efektif. Sebab bisa saja lembaga tersebut cenderung menghambat proses kinerja pemerintahan.
“Pembubaran lembaga jika sudah dikaji matang bagus untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Makna miskin struktur dan kaya fungsi bisa mulai diwujudkan. Saya bahkan mengusulkan jumlah kementerian tidak sampai 20 agar koordinasi dan sinergi dapat diwujudkan,” tuturnya.
Kemudian, Mardani menambahkan, PKS tetap memastikan posisi sebagai oposisi dan tidak akan bergabung dalam pemerintahan, termasuk masuk ke kabinet. “PKS istiqomah. Kami oposisi,” tutupnya.
[Admin]
