Jokowi saat di Papua

Beritainternusa.com,Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta  mengabulkan gugatan sejumlah LSM dan menjatuhkan vonis PTUN kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Kominfo Johnny G Plate atas kasus pemutusan internet di Papua 2019 lalu.

Melihat itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKS Sukamta mengatakan, hal itu menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Dia mengapresiasi putusan PTUN tersebut.

“Saya menyambut baik putusan ini. Kita semua, khususnya pemerintah, harus bisa lebih arif mengambil ini sebagai pelajaran penting dalam demokrasi,” kata Sukamta, Rabu (3/6).

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menambahkan, bahwa mengakses internet adalah bagian dari hak asasi manusia. Namun, jika bicara akses konten internet dan negara membatasi, tidak semua konten dapat diakses. Menurutnya, hal ini adalah hak asasi manusia, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, maka pengaturannya harus dengan undang-undang. Untuk itulah UU ITE hadir.

Berdasar putusan PTUN Jakarta, Sukamta melanjutkan, yang dilakukan pemerintah di Papua waktu itu adalah melakukan pemutusan akses internet, bukan pemutusan akses terhadap konten internet tertentu. Ini tentu menyalahi amanat UU ITE Pasal 40.

“Bisa jadi ini juga akibat ketidakjelasan pemutusan akses atau pemblokiran tersebut. Pengaturan lebih lanjut soal pemblokiran diamanatkan oleh UU ITE Pasal 40 untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga kini, PP tersebut belum ada,” ucapnya.

Sejak awal, lanjut dia, dirinya mendesak pemerintah agar PP soal pemutusan akses atau pemblokiran ini segera dibuat dan disahkan agar jelas konsepnya dan batas-batasnya. Dia bilang, tidak cukup hanya dengan peraturan setingkat Peraturan Menteri supaya pemblokiran tidak dilakukan secara liar dan subjektif.

“Putusan ini juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah agar jangan suka melanggar aturan. Jika pemerintahnya saja suka melanggar aturan, bagaimana dengan rakyatnya,” ujar Sukamta.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tata Usaha Jakarta menerima putusan gugatan yang diajukan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang diwakili oleh Abdul Manan dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet) yang Diwakili oleh Damar Juniarto. Gugatan itu terkait perkara pemutusan atau pemblokiran akses internet di Papua.

“Menyatakan bahwa eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima dalam pokok perkara,” kata Hakim Ketua Nelvy Christin dalam sidang pembacaan putusan melalui video konferensi, Rabu (3/6).

Dalam putusan tersebut, pihak tergugat 1 Presiden Jokowi serta tergugat 2 Menteri Komunikasi dan Informatika dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut sebesar Rp457 ribu.

“Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya perkara secara tunai sebesar Rp457 ribu,” ujarnya.

[Admin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here