demo tolak ruu kamnas

Beritainternusa.com – TNI  berpandangan penyebaran virus Corona atau Covid-19 di Indonesia telah mengancam keamanan nasional. Ancaman keamanan nasional, tidak melulu dianggap dari aksi kriminalitas, tapi juga kesehatan.

Kapuspen TNI Mayjen TNI Sisriadi mengatakan, pentingnya pemerintah memiliki regulasi tentang penanganan terkait ancaman keamanan nasional. Oleh sebab itu, dia menodong RUU Keamanan Nasional (Kamnas) kembali dibahas antara pemerintah dan DPR.

Sisriadi mengungkapkan, saat ini Indonesia belum mempunyai sistem keamanan nasional. Sehingga, perlu dibentuknya sistem keamanan nasional secara jelas, salah satunya untuk menangani virus corona yang kini masih melanda Indonesia.

“Ketika kita bicara keamanan (nasional), itu tidak bicara kriminal saja. Keamanan itu ada yang namanya keamanan individu termasuk kesehatan, lingkungan, itu kan keamanan. Jadi keamanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan negara. Jadi sekarang ini kan masalah biologi, biologi juga kan mengancam individu kan, makanya kita sebut sebagai ancaman,” ungkap Sisriadi saat dihubungi awak media, Kamis (30/4).

Menurut dia, ancaman keamanan nasional, pertahanan juga sebagai ancaman nasional. Kemudian Kamtibmas juga bagian dari keamanan nasional.

TNI menggunakan istilah keamanan lebih holistik, bukan bicara masalah kriminal saja, kata Sisriadi.

Oleh karena itu, semestinya DPR harus membicarakan kembali sistem atau RUU Keamanan Nasional. Karena, RUU tersebut pernah digodok saat Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden Indonesia dan kini RUU tersebut belum ada atau belum adanya aturan tersebut.

“Sebenarnya ini yang kita inginkan kalau ada masalah seperti ini (Covid-19), ini undang-undang ini yang bermain. Jadi siapa melakukan apa sudah jelas, siapa yang menjadi leading sector dalam kondisi seperti ini, leading sector jelas harus Kementerian Kesehatan. Kita yang lain ikut membantu, itu yang namanya keamanan nasional sistem holistik itu,” terangnya.

“Jadi bukan keamanan nasional kriminalitas, bukan itu saja, itu bagian dari keamanan nasional. Termasuk pertahanan negara itu juga bagian keamanan nasional, kesehatan, keamanan ekonomi, kalau terjadi misalnya inflasi yang tinggi, itu juga keamanan nasional bidang ekonomi,” sambungnya.

Pada era Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) RUU Kamnas sempat dibahas di DPR. Namun mendapatkan penolakan hebat dari sejumlah kalangan masyarakat. Dalam draf tersebut, dinilai banyak unsur pasal karet yang berbahaya bagi penegakan HAM.

Sisriadi mendengar RUU Kamnas akan kembali dibahas dalam periode kedua Presiden Jokowi.  Namun hingga kini belum ada kelanjutan.

“Awal beliau DPR dilantik lagi gitu, habis pemilu kan DPR dilantik. Saya baca dikoran mana, akan menjadi agenda pembahasan legislasi nasional, cuma saya belum tahu sampai dimana. Terakhir di Komisi I, sudah di DPR di dalam Komisi bersama. Jadi dibahas oleh Komisi I dan Komisi III waktu itu,” jelas Sisriadi.

TNI melihat RUU Kamnas penting untuk mengatasi masalah seperti pandemi Corona. Dengan demikian ada regulasi yang jelas.

Dengan RUU tersebut, kata Sisriadi, pihak berwenang yang menangani sudah diatur dalam beleid. Sehingga bisa diantisipasi dengan baik.

“Jadi kalau begini kan pemerintah enggak tergagap-gagap, kalau ada masalah seperti ini tidak terlambat. Ketika sistem keamanan nasional itu berlaku, maka sudah ketahuan kalau ancaman terhadap pandemi kesehatan, siapa yang langsung bermain, terus langsung dia jadi pemimpinnya, yang lain jadi mengikuti,” katanya.

[Admin]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here