rapat paripurna

Beritainternusa.com,Jakarta – Badai virus Corona atau Covid-19 merusak sendi-sendi kehidupan dan bernegara di Indonesia. Mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan ikut terdampak karena virus tersebut. Termasuk proses pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur terhambat.

Pemerintah tengah dibuat pusing oleh penyakit menular yang disebabkan virus Covid-19 asal Wuhan, China itu. Bahkan, pemerintah telah memutuskan untuk merealokasi anggaran dalam APBN 2020, difokuskan pada penanganan corona.

Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) sekaligus calon Chief Executive Officer (CEO) Badan Otorita Ibu Kota Baru, Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini pemerintah hanya fokus menangani Covid-19. Belum ada pembahasan soal kelanjutan proses pemindahan ibu kota negara.

“Saat ini fokus pada penanganan Covid-19,” kata Bambang saat dihubungi wartawan, Selasa (24/3).

Pemerintah memang sedang mengerahkan seluruh kekuatan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Virus yang mengakibatkan 686 orang di Indonesia positif terinfeksi, 55 meninggal, 30 sembuh, hingga Selasa (24/3).

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 62,3 triliun untuk penanganan Covid-19. Anggaran ini berasal dari realokasi APBN, baik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga di pusat maupun daerah.

Besarnya alokasi anggaran penanganan Covid-19 tidak menutup kemungkinan mempengaruhi anggaran pemindahan ibu kota. Sebab, sumber dana sama-sama dari APBN. Berdasarkan hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas, pemindahan ibu kota negara akan menelan anggaran Rp 466 triliun.

Dari kajian itu, Rp 466 triliun ini tidak hanya didapatkan dari APBN, tetapi juga Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun tiga komponen di ibu kota. Pertama, fungsi utama, yang terdiri dari gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI /POLRI.

Komponen pertama ini akan dibangun dengan anggaran Rp 32,7 triliun. Di mana khusus untuk pembangunan Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI akan bersumber dari APBN.

Komponen kedua, rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan. Adapun total anggaran pembangunan sebesar Rp 265,1 triiliun. Sumber pendanaan dalam komponen ini tidak ada yang berasal dari APBN, semua akan berkonsep KPBU dan murni swasta.

Komponen ketiga yaitu sarana dan prasaran (jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah, sarana olah raga), ruang terbuka hijau. Kawasan pendukung ini akan dibangun dengan anggaran Rp 160,2 triliun. Adapun untuk fasilitas sarana dan prasarana dibangun dengan skema KPBU dan ruang terbuka hijau dibangun dengan APBN.

Bila tak ada rintangan, pemerintah mulai membangun perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama gedung-gedung pemerintah dan prioritas di kawasan Ibu kota baru pada awal tahun 2021. Pembangunan akan menyesuaikan dengan desain

pemenang sayembara ibu kota negara (IKN).

Pemenang pertama sayembara desain ibu kota negara adalah Nagara Rimba Nusa. Pemenang kedua The Infinite City. Pemenang ketiga Seribu Galur. Hasil desain ketiganya akan dikolaborasikan untuk membentuk kota terbaik di dunia.

Setelah pembangunan dinyatakan rampung, pemerintah akan memboyong Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) ke ibu kota baru. Diperkirakan ada sekitar 126 ribu dari 180 ribu PNS di pemerintah pusat yang akan pindah ke Kalimantan Timur.

Mendengar kabar RI ingin memindahkan ibu kota negara, sejumlah negara asing menawarkan diri untuk berinvestasi. Beberapa negara tersebut antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, China, Singapura, Italia, Denmark dan UEA.

“Banyak sekali, tapi kan kita harus lihat skema-skema yang mereka tawarkan baik untuk kepentingan mereka sendiri dan untuk kepentingan kita,” ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).

Selain itu, ada Hongaria. Salah satu negara di benua Eropa itu rencananya berinvestasi senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp13,6 triliun di ibu kota baru. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, ketertarikan Hongaria untuk berinvestasi disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM), Viktor Orban.

“Baru ada usulan dari Hongaria. Besok kan pak PM-nya ke sini, ke Yogyakarta. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya, mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund,” ungkap Menteri Basuki di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1).

Arab Saudi juga tak mau ketinggalan. Melalui Duta Besar Essam bin Abed Al-Thaqafi, Arab Saudi menyampaikan niatnya untuk berinvestasi di ibu kota baru kepada Wakil Presiden Maruf Amin  .

“Salah satu prioritas utama di antaranya adalah investasi di ibu kota baru,” kata Essam usai bertemu Ma’ruf Amin, Senin (27/1). [Har]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here