Beritainternusa.com,Jakarta – Partai Amanat Nasional all out mendukung pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin . Sikap politik itu sudah secara tegas disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sejak tahun lalu. Tak lama setelah Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.
Secara terbuka, Zulkifli Hasan menyatakan bakal mensukseskan pemerintahan Jokowi . Saat itu, Zulkifli Hasan menyatakan dukungan politik itu diberikan tanpa syarat. Sikap politik ini disampaikan setelah koalisi Indonesia Adil dan Makmur dibubarkan seiring kekalahan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019 .
Keseriusan ucapan Zulkifli Hasan itu mulai ditunjukkan setelah dia kembali terpilih menjadi nakhoda partai berlambang matahari. Usai pengurus terbentuk, Zulhas bergegas memperjelas sikap politik PAN 5 tahun ke depan. Ancang-ancang membawa PAN bergabung ke lingkaran koalisi Jokowi mulai terlihat. Sikap ini sejatinya sudah lama ingin disampaikan oleh Zulhas, namun kerap terhalang penolakan Amin Rais .
Amien menolak mengakui terpilihnya Zulhas sebagai Ketum karena dianggap melakukan banyak kejanggalan. Saat Kongres PAN di Kendari Februari lalu, Amien juga berseberangan kubu dengan Zul. Usut punya usut, Amien mencium gelagat Zul membawa PAN bergabung ke koalisi Jokowi.
Hilal soal arah politik PAN muncul ketika Zulhas bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden pada (6/3) lalu. Meski tak spesifik membahas peluang PAN masuk Kabinet Indonesia Maju tapi pertemuan antara Jokowi dan Zul membuka jalan bagi PAN melenggang masuk ke lingkaran pemerintah.
Pemerintahan Jokowi berpotensi obesitas dengan masuknya PAN. Apalagi tidak ada lampu merah yang membuat langkah Zulkifli Hasan bergabung dengan koalisi Jokowi, berhenti. Partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin tak menyoal jika PAN ingin masuk ke barisan koalisi pemerintah. Atas nama kebersamaan dan sinergitas nasional, mereka menyambut kedatangan PAN dengan tangan terbuka.
“Kita tunggu saja. Semua ikhtiar untuk membangun kebersamaan dan sinergitas nasional harus kita sambut dengan gembira,” kata Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno kepada wartawan , Selasa (10/3).
Anggota Komisi XI DPR ini tak ingin menafsirkan pertemuan antara Jokowi dengan Zul pada 6 Maret 2020 lalu sebagai langkah awal bagi-bagi kursi kabinet. Pertemuan tersebut dianggap sebatas silaturahmi antara kedua tokoh bangsa.
Hendrawan tak mau berpikir terlalu jauh soal kabar PAN akan menerabas masuk Kabinet Indonesia Maju. Dia meyakini perlu pertimbangan panjang untuk memutuskan perlu tidaknya PAN masuk kabinet.
“Ini terkait aspek etika demokrasi, moral koalisi, mutu tata kelola pemerintahan. Jadi banyak yang harus dipertimbangkan,” ujarnya.
Lain halnya dengan Golkar. Partai berlambang pohon beringin itu tak masalah jika PAN diberi hadiah kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Dengan catatan, jatah kursi pendukung yang telah berjuang habis-habisan memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 tidak diusik.
“Sejauh tidak mengganggu kursi pendukung real yang sudah sejak awal mengusung Pemerintah seharusnya tidak ada masalah,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Christina Aryani.
Golkar membuka diri bagi partai lain yang ingin mendukung jalannya pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Pertimbangannya, agenda pemerintahan memerlukan dukungan politik.
“Sejauh tujuannya untuk mendukung dan mengawal kebijakan Pemerintah, di mana banyak agenda-agenda besar menanti di depan, bagi saya sah-sah saja,” katanya.
Dari sekian partai pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, PKB satu-satunya yang mengisyaratkan menolak PAN masuk Kabinet Indonesia Maju. Namun, PKB tak soal jika PAN ingin sekali melebur dengan koalisi pendukung pemerintah.
“Bergabung bagus, kabinet nanti dulu,” tegas Wakil Sekjen DPP PKB Faisol Reza.
Ketua DPP PKB Bidang Komunikasi dan Informasi Ahmad Iman Syukri menyinggung bila PAN sebagai ‘penumpang terakhir’ harus rela bila ada di posisi belakang. “Biasanya orang yang masuk belakangan itu ya harus menerima posisi belakang,” ungkap dia.
Predikat ‘penumpang terakhir’ sudah melekat pada PAN sejak periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi. PAN masuk ke pemerintahan Jokowi pada 2015, setelah membelot dari koalisi merah putih yang digawangi Gerindra pada Pilpres 2014. Sebagai penumpang terakhir, PAN tetap diberi hadiah oleh Jokowi. Satu kursi menteri.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani tidak masalah jika PAN mendekat bahkan sampai bergabung dengan koalisi pemerintahan. Jika PAN diberi kursi pun, PPP tidak ada masalah.
“Kenapa memang? Ini enggak masalah. Kan tidak ada yang dilanggar, ya enggak masalah,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta, Jumat (6/3).
Arsul menyinggung kritikan bagi kehidupan berdemokrasi jika kekuatan partai di luar pemerintah makin sedikit. Jika PAN bergabung, maka tinggal menyisakan Demokrat dan PKS di luar pemerintah.
“Apa itu sehat atau tidak untuk kehidupan demokrasi kita? Pertanyaannya kan cuma itu,” ujarnya. [Har]
