Beritainternusa.com,Jakarta – Fraksi Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siang ini, Selasa (4/2) menyerahkan usulan pembentukan Panitia Khusus atau Pansus guna menindaklanjuti dugaan penyelewengan dana nasabah PT Asuransi Jiwasraya. Usulan tersebut diserahkan kepada Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.
Anggota Fraksi Partai Demokrat,Herman Khaeron mengatakan, partainya beserta PKS memutuskan untuk tetap memperjuangkan hak angket.
“Hari ini kami diterima oleh Pimpinan DPR Pak Azis. Alhamdulillah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini adalah aspirasi yang tentu juga harus dijalankan oleh Pimpinan DPR,” kata Herman di Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta , Selasa (4/2).
Pasalnya, menurut anggota dewan Dapil Jawa Barat VIII itu, kasus Jiwasraya bukanlah kasus kelas teri. Kasus ini, merupakan kasus besar yang semestinya bisa diungkapkan secara jernih.
“Kedua kita juga ingin bahwa ada keseriusan untuk membongkar berbagai aspek yang ini juga meruntuhkan terhadap kepercayaan publik. Kalau kita tidak serius untuk menuntaskan terhadap Jiwasraya ini, kepercayaan publik juga akan luntur terhadap lembaga-lembaga keuangan,” tegas dia.
Herman mengaku, pihaknya lebih memilih pembentukan Pansus Jiwasraya. Mengingat sudah ada tiga Panja masing-masing di Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI.
“Ayo kita gabungkan di dalam Pansus. Supaya kita bisa terkoordinasi komprehensif dan tuntas. Saya kira ini sebagai latar belakang yang ingin disampaikan,” papar dia.
Pansus Selamatkan Perekonomian Negara
Sementara itu, Anggota Fraksi PKS di DPR, Ecky Awal Mucharam mengatakan, pembentukan Pansus Jiwasraya bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia.
“Dana nasabah yang jutaan itu yang jumlahnya ribuan triliun itu betul-betul bisa diselamatkan dan dalam jangka panjang, perekonomian kita lebih baik dengan terbukanya kasus Jiwasraya ini,” kata Ecky.
Ecky mengungkapkan, pihaknya bersama Partai Demokrat punya perhatian untuk menyelamatkan dana masyarakat yang ada di Jiwasraya. Mengungkap kasus dugaan tindak pidana korupsi di tubuh perusahaan asuransi pelat merah itu, menurut Ecky merupakan kepentingan rakyat.
“BUMN adalah milik rakyat. Kita harus sepakat menjaganya. Asuransi di situ ada dana publik, Jiwasraya saja ada 5,2 juta nasabah. Kalau dikalikan empat keluarga berarti ada 20 juta nasabah lebih yang harus diselamatkan,” tegas dia menjelaskan.
Dia juga berharap dengan terungkapnya kasus Jiwasraya melalui Pansus, maka ke depannya tidak ada kasus serupa yang terulang. Terlebih lagi melibatkan dana rakyat mencapai triliunan rupiah. 50 Anggota fraksi PKS sudah menandatangani usulan pansus
“Ada Jamsostek, ada Taspen, dan Asabri dan BUMN merupakan milik rakyat Indonesia itu digrogoti dan dirampok dengan organized crime dari para pelaku, kita ingin menyelamatkan itu semua,” pungkasnya.
