Agun Gunandjar.

Beritainternusa.com,Jakarta – Politisi Senior Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa pertanyakan mekanisme menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang wajib mendapatkan dukungan 30 persen dari partai. Menurutnya, mekanisme yang baru terjadi di era kepemimpinan Airlangga Hartarto itu bersifat otoriter dan khawatir bisa menimbulkan perpecahan.

“Dukungan 30 persen yang diserahkan di panitia Munas, saya wajib pertanyakan. Harusnya dukungan itu dilakukan tidak di luar gedung, tapi di forum Munas. Dengan cara apa? Dokumen itu masih kosong. Ada nama A, B, C, D, tinggal dia melingkari. Yang angkanya capai 30 persen itu yang resmi masuk dalam tahapan berikutnya,” katanya di Kantor PARA Syndicate, Jakata Selatan, Jum’at (29/11).

Apabila cara-cara seperti itu dilakukan, maka Partai Golkar rawan dan kemungkinan akan pecah kembali bila Airlangga tetap menjadi Ketua Umum dengan menggunakan cara-cara tidak demokratis serta membawa intervensi pejabat.

Menurutnya, apabila praktik-praktik yang dilakukan dengan cara yang demokratis, siapa pun akan bisa menerima hasilnya tersebut. Dan mestinya, dukungan itu harus diberikan sebelum Munas Golkar yang dimulai pada 3 Desember 2019 mendatang.

“Kalau mekanismenya tidak demokratis, jangan salahkan, akan banyak kader Partai Golkar pada yang akhirnya eksodus. Saya yakin akan terjadi besar-besaran. Kalau dipaksakan dengan cara seperti itu,” ujarnya.

Agun menegaskan, mekanisme 30 persen di awal membuat para pemilik suara tidak terbuka dan takut memberikan dukungannya kepada calon di luar Airlangga secara terbuka. Karena itu, Agun meminta kebijakan itu dihapus dan memberikan hak kepada pemilik suara untuk memilih dan dipilih secara adil.

“Hari ini sudah terjadi. Berapa orang yang sudah di Plt, berapa orang yang sudah dicopot, anda bisa cek. Banyak di berbagai daerah itu terjadi. Hal itu terjadi seperti ini menurut hemat saya harus dilawan. Termasuk misalkan proses pencalonan,” tegasnya.

Selain itu, Agun berharap kepada menteri-menteri dari Golkar di Kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak melakukan intervensi Munas. Sebab, dia meyakini Presiden Jokowi melepaskan pemilihan ketua umum Golkar secara jujur dan adil.

“Kalau para menteri yang terlibat, terkait hal itu turun gunung ke bawah, justru harusnya mencegah kecurangan. Hei, parpol jangan sekali-sekali mau menang (dengan cara tak demokratis, red). Menang harus dengan cara-cara demokratis seperti membuat mekanisme pemilihan yang selurus mungkin,” tutupnya.

Sebelumnya, Loyalis bakal Calon Ketua Umum (Caketum) Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), Syamsul Rizal mengungkap bahwa ada tiga menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang mencampuri urusan internal partainya. Syamsul Rizal menyebutkan, tiga menteri tersebut menelepon dan meminta sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar untuk memilih Airlangga Hartarto di musyawarah nasional (Munas) 3-6 Desember mendatang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here