Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Beritainternusa.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menunjuk anak buah baru untuk melanjutkan pekerjaan dua pejabat Pemprov DKI yang telah mengundurkan diri. Alih-alih mencari dua pejabat pengganti, Anies justru menyebut akan mencari tiga orang sebagai gantinya.

Dua orang pejabat yang mengundurkan diri adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Kadisparbud) DKI Edy Junaedi, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra. Keduanya mengundurkan diri di hari yang sama.

Dengan dua orang ini berhenti, maka seharusnya Anies mencari dua orang untuk menjabat sebagai pengganti mereka. Namun, ternyata Anies memiliki rencana sendiri, ia mengubah rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penataan ulang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau dinas.

Dalam usulan tersebut, Anies mengusulkan pemisahan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Anies ingin Dinas Kebudayaan fokus meningkatkan kualitas kehidupan sosial warga Ibu Kota.

Sementara itu, urusan pariwisata akan disatukan dengan urusan ekonomi kreatif dengan nama Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu artinya Anies harus mencari tiga orang untuk mengisi jabatan Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kebudayaan, dan Kepala Dinas Pariwisata.

“Pemisahan urusan kebudayaan dengan urusan pariwisata untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang majemuk melalui penguatan dan pengembangan nilai budaya dan kekeluargaan di tengah kehidupan masyarakat,” kata Anies saat membacakan usulan kepada DPRD, di ruang paripurna gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, DKI Jakarta, Senin (24/6).

Anies juga sudah merencanakan untuk melakukan lelang jabatan terhadap tiga posisi itu. Ia akan mulai membuka lelang itu tahun depan.

Mantan Mendikbud itu juga mengatakan lelang jabatan tidak hanya untuk ASN di wilayah Pemprov DKI Jakarta. Lelang jabatan juga dilakukan secara terbuka bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN).

“Jadi memang akan ada rekrutmen terbuka dan untuk Bappeda itu akan dibolehkan ASN dari luar DKI untuk mendaftar, jadi terbuka untuk semua,” ujar mantan Mendikbud tersebut.

Untuk diketahui, Bappeda sendiri bertanggung jawab menyusun rencana anggaran DKI Jakarta. Dalam berapa waktu terakhir, rencana anggaran DKI sedang disorot karena dianggap janggal, salah satunya soal anggaran lem Aibon Rp 83 miliar dan anggaran Ballpoint Rp 124 miliar.

Selain itu, anggaran Dinas Pariwisata juga sempat jadi sorotan karena adanya rencana anggaran Rp 5 miliar untuk influencer. Anggaran itu lalu disebut sudah dihapus.red/dtk/bsl.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here