Beritainternusa.com, Jogyakarta — Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang digelar serentak pada Tahun 2019 di Jawa Tengah, dari sekian banyak calon kepala desa yang akan memperebutkan kursi kades, terselip beberapa wilayah yang ternyata menjadikan pilkades sebagai ‘pertarungan politik keluarga’.

Dari penelusuran Beritainternusa.com di beberapa desa, setidaknya pertarungan mendapatkan kursi kepala desa diperebutkan pasangan suami-istri, bapak-anak , kakak-adek dan paman-keponakan.

Di Jepara misalnya, sebanyak 136 desa di Kabupaten Jepara menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, pada pertengahan minggu  ini. Beberapa calon di antaranya harus bersaing dengan istri, anak dan saudara kandung.

Seperti yang diberitakan  sebelumnya, ada 11 pasangan suami istri yang bersaing berebut kursi dalam pemilihan petinggi (kepala desa)   yang akan berlangsung pada pertengahan bulan November 2019. Selain itu, ada juga seorang bapak berhadapan dengan anaknya dan kakak melawan adik kandungnya.

Berikut Persyaratan untuk menjadi calon Kades:

  1. Warga Negara Republik Indonesia;
  2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang￾Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  4. Merpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijasah yang dilegalisir dari instansi/lembaga yang berwenang dan/atau instansi/lembaga yang menerbitkan ijazah ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang menerbitkan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dan dibubuhi stempel instansi/lembaga sebagai bukti pengesahan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB);
  5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
  6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai;
  7. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
  8. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Desa, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
  9. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
  10. Berbadan sehat, bebas HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah;
  11. Bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNNK atau Instansi yang berwenang;
  12. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut turut atau tidak di wilayah Republik Indonesia yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
  13. Tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat;
  14. Lulus ujian akademis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten;
  15. Dapat membaca Kitab Suci sesuai agama yang dianutnya;
  16. Bersedia bertempat tinggal di Desa wilayah kerjanya selama menjabat sebagai Kepala Desa; dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (Kontributor-BIN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here