Beritainternusa.com, Makassar (SULSEL) — LKMI HMI Cabang Makassar bekerjasama Bakornas LKMI PB HMI  melaksanakan dialog nasional dengan tema “ Critical Review: Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan, Selasa, (15/10/2019).

Tampil sedabagai salah satu peserta diskusi Ketua DPP MHKI dr. Mahesa Paranadipa. mengatakan, masalah di dalam regulasi undang undang kesehatan sekarang ini sangat banyak, bukan hanya BPJS saja, ada banyak masalah yang termasuk berat tapi kurang diekspose. Seperti pendirian fakultas kedokteran yang tidak diawasi dengan baik, padahal pendidikan kesehatan yang bertujuan untuk melahirkan tenaga-tenaga kesehatan itu penting untuk diawasi agar pendidikan di Indonesia tidak dijadikan sebagai sebuah industri yang hanya bertujuan mencari untung. Kemudian mengenai BPJS adalah persoalan yang sudah berlarut-larut dan terus tidak menemukan solusi. Kuncinya ada pada regulasi BPJS tentang pelayanan medis yang diberikan itu harus jelas porsi pelayanan yang diberikan agar BPJS tidak terus-terusan deficit.

“Oleh karena itu penanganan masalah peraturan perundang- undangan di bidang kesehatan jadi tanggung jawab pemerintah dengan mengkaji ulang seluruh regulasi masalah kesehatan yang ada,” kata Mahesa.

Sementara, Sekretaris Wilayah PDGI SulSelBar, drg. Ardiansyah S. Pawindru, Sp. Ort (K), mengatakan, bahwa dalam peraturan perundang- undangan kita sekarang ini banyak undang- undang yang overlaping dan perlu diadaka nya reharmonisasi untuk semua undang-undang kesehatan yang ada. Salah satunya mengenai aturan dalam kompetensi kerja. Banyak kasus sekarang ini khususnya dalam bidang kedokteran gigi, adanya tukang-tukang gigi yang memberikan pelayanan tanpa kompetensi yang jelas dan itu sudah pasti melanggar undang- undang, tapi selama ini dibiarkan saja. Disisi lain tenaga medis yang ada tidak memiliki mekanisme hukum yang dapat melindungi mereka dalam melakukan pekerjaannya.

Menanggapi masalah BPJS, Direktur  Bakornas LKMI PB HMI,  dr. Facrurrozy Basalamah  mengakui telah melakukan kajian dan advokasi untuk masalah peraturan perundang-udangan yang ada, seperti aturan pemberlakuan STR untuk teman-teman yang ada di pendidikan kesehatan itu memiliki ketidakjelasan dalam pemberlakuan nya. Serta masalah BPJS yang telah berlarut-larut. “Kemarin telah kami lakukan diskusi langsung dengan direktur BPJS dan telah kami berikan rekomndasi-rekomendasi untuk masalah yang ada pada BPJS” ujarnya.

Sedangkan moderator acara dialog Yogie Fadly Salihi,   yang juga merupakan Direktur Eksekutif  LKMI HMI Cabang Makassar menyimpulkan, dengan gambaran permasalah yang telah disampaikan dalam dialog ini, harusnya peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan perlu untuk ditinjau ulang, karena terdapat aturan yang tumpang tindih di dalamnya, serta dibutuhkan reharmonisasi aturan. Kemudian dilakukan kondifikasi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang bertujuan supaya semua peraturan-peraturan kesehatan ada dalam suatu buku atau kitab.

Disela-sela acara tersebut juga Direktur Eksekutif Bakornas LKMI PB HMI turut mensosialisasikan agenda kegiatan ICR (Insan Cita Rescue) acara ini adalah bentuk pelatihan tim tanggap darurat yang bertujuan untuk melahirkan kader- kader HMI yang memiliki jiwa sosial yang tinggi.

(Koresponden-BIN/Makassar)*

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here