Bupati Kotabaru, Sayed Jafar, SH

Beritainternusa.Com, Kotabaru (Kalsel) — Surat pemberhentian dan pemindahan ASN ke Kabupaten lain yang diduga ditandatangani sendiri oleh Kepala  Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Kotabaru, sat ini ramai diperbincangkan. Hal tersebut disikapi serius oleh Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus, SH dengan memerintahkan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan terhadap  Badan Kepegawaian.

Ketika ditemui sejumlah awak media usai mendaftar sebagai kepala daerah di ruang gedung Partai Golkar Kotabaru, Senin 14 Oktober 2019, terkait permasalahan surat mutasi ASN yang diduga bermasalah itu, Bupati Kotabaru Sayed Jafar Alaydrus, SH mengatakan, sebagai  manusia, siapapun biasa tidak luput dari pada suatu kesalahan, tapi salah itu bisa saja diperbaiki, sehingga dengan prosedur yang berlaku maka yang mana surat-surat yang dikeluarkan terkait masalah mutasi dapat dilihat keabsahannya, apakah sesuai aturannya atau tidak.

“Kita melihat  ada beberapa surat, tapi  saya tidak bisa menyatakan itu salah, akan tetapi saya sudah memerintahkan inspektorat untuk memeriksanya, apakah  surat itu benar atau tidak,” tegas Sayed Jafar.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Zainal Arifin saat ditemui awak media Beritainternusa.com,  di ruang kerjanya mengatakan, “kita sudah melakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keputusan (SK) Mutasi PNS keluar daerah untuk syarat pemberhentian gaji. Hal tersebut mengacu berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup Tahun 2002) bersifat khusus, dan Peraturan Bupati (Perbup nomor 66 Tahun 2017) bersifat umum.”

Zainal juga menegaskan, bahwa pemindahan itu telah dilakukan sesuai proses dan sudah berdasarkan surat pengajuan dari BKPPD Kotabaru kepada Bupati, kemudian diteruskan ke Gubernur Kalimantan Selatan atas persetujuan Bupati.

“Untuk hal tersebut kami juga siap, inspektorat jikalau memeriksa kami silakan saja,” tutup Zainal. (MUD/BIN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here