Beritainternusa.com,Jakarta – Presiden Joko Widodo diminta bersikap konsisten terhadap dua undang-undang yang pembahasannya dinilai bermasalah di DPR.Jokowi telah menyatakan meminta penundaan pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP). Namun, hal sama tidak dilakukan terhadap revisi UU KPK hingga berujung disahkan menjadi undang-undang.

Masih ada jalan bagi Jokowi untuk menunjukkan konsistensinya. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus menuturkan, Jokowi bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu untuk membatalkan UU KPK yang baru direvisi. Itu menjadi hak prerogatif Presiden tanpa harus meminta pandangan siapapun. Jokowi bisa menggunakan kekuasaannya secara penuh.

“Jadi saya kira, makanya kenapa perlu menuntut konsistensi saja. Kalau Jokowi menggunakan aspirasi publik untuk minta DPR menunda proses pembahasan di RKUHP, kenapa sikap yang sama dia tidak lakukan ketika mendengar protes publik terkait UU KPK yang sudah disahkan,” ujar Lucius dalam diskusi di Jakarta, Minggu (22/9).

Penerbitan Perppu tidak memakan waktu dan tenaga bila dibandingkan dengan masyarakat menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Hanya, Lucius menyoroti sikap politik dari Kepala Negara. Jokowi bisa menerbitkan Perppu supaya UU KPK dikembalikan ke yang lama.

“Jadi itu bisa dilakukan ketimbang uji materi, butuh persiapan, juga butuh keyakinan bahwa yang kita gugat itu betul-betul bertentangan dengan UUD. Karena MK itu mengujinya dengan UUD,” jelasnya.

Soal penundaan KUHP, Lucius memandang permainan politik Jokowi. Seharusnya kalau Jokowi ingin menunjukkan sikap penolakan, seharusnya sejak awal sebelum DPR dan pemerintah melakukan pembahasan.

“Di situ memang keliatan Jokowi main politik sedikit ya. Dia seolah-seolah mencitrakan penolakan, tapi muncul saat tidak tepat,” kata dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here