Mutasi dan Promosi Jabatan Struktural PNS Dijajaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru diduga tidak sesuai  dengan PP No.13 Tahun 2002 maupun  Undang-Undang No. 5 Tahun 2014

Beritainternusa.com, Kotabaru (KALSEL) — Carut marutnya mutasi dan promosi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijajaran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan diduga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penempatan dalam jabatan struktural tersebut diduga tidak sesuai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 maupun Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara   (ASN).

Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural. Pasal 7 ayat (1) berbunyi Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang akan atau telah menduduki jabatan struktural harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Pasal 7A berbunyi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural dapat diangkat dalam jabatan struktural setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan sekurang-kurang telah 2 (dua) tahun dalam jabatan struktural yang pernah dan/atau masih didudukinya, terkecuali pengangkatan dalam jabatan yang menjadi wewenang Presiden. Adapun pasal 16 ayat (4) mengatur tentang Baperjakat ialah Ketua Baperjakat Instansi Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan anggota para pejabat esolon II dan sekretaris dijabat oleh pejabat esolon III yang membidangi kepegawaian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 pasal 116 ayat (1) berbunyi Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, terkecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat jabatan yang ditentukan. Pasal 116 ayat (2) berbunyi Pergantian Pejabat Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden.

Carut marutnya mutasi dan promosi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan struktural esolon IV, III dan II dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru ada dugaan tidak melibatkan Baperjakat sebagaimana tugas dan fungsinya.  Baperjakat Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang beranggotakan 5 (lima) orang terdiri Ketua Baperjakat Sekretaris Daerah, Sekretaris esolon III yang membidangi kepegawaian dan anggota Asisten I, Asisten III,  Inspektorat.

Mutasi dan promosi Jabatan Struktural esolon IV, III dan II yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2002 maupun Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014 merupakan pembunuhan karier PNS tersebut dan berdampak buruk terhadap program kerja Bupati  Kotabaru  H. Sayed Jafar, SH  lebih-lebih dipenghujung  masa bhaktinya  (2015–2020).  Patut dipertanyakan landasan hukumnya Pemerintah Kabupaten Kotabaru terlalu sering melaksanakan mutasi jabatan struktural esolon II/b (Kepala Satuan Kerja Daeran/SKPD)  maupun esolon III dan  esolon IV.   Bongkar pasang jabatan struktural  esolon II/b cara semacam ini berdampak  gagalnya H. Sayed Jafar, SH Bupati Kotabaru membangun kabupaten kotabaru. Pasalnya didalam Peraturan Pemerintah maupun Undang-Undang Negara Republik Indonesia tidak ada ketentuan jabatan struktural semudah itu untuk diganti/dimutasi (diantaranya Jabatan Struktural II/b menjabat delapan bulan diganti, menjabat enam bulan diganti, menjabat empat bulan diganti dan menjabat dua bulan diganti). Lain nasib PNS selama 10 (sepuluh) tahun menduduki jabatan esolon IV dimana letak tugas dan fungsi Baperjakat.

Gagalnya H. Sayed Jafar, SH membangun kabupaten kotabaru diantaranya tidak mampu melanjutkan Pembangunan Komplek Perkantotan Pemerintah Kabupaten Kotabaru dan gagalnya melanjutkan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah   (RSUD) Stagen Kotabaru. Mangkraknya pembangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat  bumi Sa-Ijaan sangat berpotensi kerugian Negara karena terkesan adanya pembiaran terhadap bangunan yang sudah hampir selesai tersebut. Seharusnya pembangunan yang menjadi kebanggaan masyarakat Bumi Sa-Ijaan tersebut dapat dilanjutkan siapapun Bupati Kotabaru.

Terkait dengan Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2/SE/VII/2019 tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian ayat (11) yaitu PNS yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas, melaksanakan tugasnya untuk paling lama 3 ( tiga ) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.

Kamis 12/9 awak media Berita Inter Nusa konfirmasi dengan Kepala BKPPD Kabupaten Kotabaru Zainal Arifin, S.STP, M.Si melalui telpon seluler mengatakan seringnya mutasi esolon II/b karena adanya penilaian kerja dari pimpinan (Bupati Kotabaru) dan setiap pejabat esolon II/b yang dilantik telah menandatangani perjanjian kerja, karena ada target-target yang harus dicapai, apabila target tersebut tidak tercapai tidak hanya diganti tapi ada kemungkinan diturunkan dalam jabatan. Kepala BKPPD Zainal Arifin mengatakan Baperjakat Pemerintah Kabupaten Kotabaru masih terlibat dalam pembahasan mutasi maupun promosi untuk jabatan struktural esolon II, III dan IV. Namun anggota Baperjakat yang ditemui awak media Berita Inter Nusa beberapa waktu lalu ketika dikonfirmasi terlibatnya Baperjakat dalam mutasi maupun promosi  jabatan struktural esolon II, III dan IV enggan berkomentar.

Zainal Arifin lebih jauh menjelaskan adapun jabatan struktural khususnya esolon II/b yang belum diisi mengingat  dalam waktu dekat adanya perampingan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) sehingga pemerintah kabupaten kotabaru sangat berhati-hati.  Untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut dalam waktu dekat akan dilaksanakan lelang jabatan karena ada beberapa orang Kepala Satunan Kerja Pemerintah Daerah (Kepala SKPD)  yang akan pensiun. (BHD/BIN)    

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here