Kerusuhan di Jayapura.

Beritainternusa.com,Jakarta – Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyarankan agar aparat keamanan TNI dan Polri melakukan koordinasi dengan tokoh adat, agama, dan kepala suku Papua, untuk meredam konflik di Bumi Cenderawasih itu. Menurut dia, tindakan tersebut lebih baik daripada melakukan kekerasan.

“Misalnya dengan koordinasi bersama tokoh agama, adat, Pemda, kepala suku, kan bisa dilakukan sehingga tidak hanya fungsi penindakan. Ini penting dilakukan,” ujar Beka saat ditemui di Kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

Menurut dia, tindakan ini juga tepat untuk mencegah pelanggaran HAM yang sering dituduhkan kepada aparat keamanan. Beka mengingatkan tugas polisi bukan hanya mengamankan, namun juga mencegah pelanggaran HAM setiap ada kericuhan.

“Tugas polisi bukan hanya saat peristiwa terjadi. Tapi juga mencegahnya, ada fungsi intelijen. Ketika ada indikasi segala macem fungsi intelijen bekerja,” jelasnya.

Untuk mencegahnya, Beka meminta agar anggota TNI-Polri mempelajari kondisi masyarakat Papua sehingga tidak salah saat mengambil tindakan. Contohnya, mengamati budaya dan psikologis warga Papua.

“Sehingga mereka tidak salah dalam mengambil tindakan di lapangan. Ini penting diketahui teman-teman TNI-POLRI jadi gak begitu saja bertindak,” jelasnya.

Seperti diketahui, hampir dua minggu sejak dugaan tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur terjadi. Namun, aksi protes berujung kerusuhan yang dilakukan masyarakat Papua kembali terjadi di Jayapura pada, Kamis 29 Agustus 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here