Beritainternusa.com, Kotabaru (KALSEL) –Adanya proyek mangkrak seakan menjadi peninggalan sejarah generasi berikutnya. Seperti yang terjadi pada Proyek Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan yang kini terbengkalai sejak tahun 2017 ( bangunan Kantor Bupati/Sekretariat Daerah, Kantor Bappeda, Kantor Dinas Cipta Karya, Kantor BPKAD dan Kantor DPRD/Setwan Kabupaten Kotabaru ) yang berada di areal lahan seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar.

Komplek perkantoran tersebut berada di desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara. Pada awal dibangunnya merupakan kebanggaan pemerintahan kabupaten kotabaru dan masyarakat, lantaran pusat perkantoran tersebut termegah diantara kabupaten/kota diprovinsi kalimantan selatan.

Mangkraknya pembangunan komplek perkantoran pemerintah kabupaten kotabaru sejak tahun 2017 hingga ditulisnya berita ini tidak ada kegiatan, sangat memprihatinkan pasca berakhirnya masa jabatan Bupati Kotabaru H. Irhami Rijani Rais, S.Sos periode 2010-2015. Saat ini komplek perkantoran pemerintah kabupaten kotabaru tersebut tampak dari luar dipagar seng yang sudah mulai rapuh ditambah tanaman liar  yang menyeliputi areal sekitar.

Digerbang depan hanya ada satu pintu masuk yang dijaga petugas dari kontraktor. Saat ini bangunan komplek perkantoran pemerintah kabupaten kotabaru tersebut seperti rumah hantu dan menjadi sarang ular berbisa ( ular kobra, ular sawa ), ucap masyarakat yang tinggal disekitar itu.

Pemangku kebijkan jajaran pemerintah kabupaten kotabaru selama ini hamper putus asa untuk melanjutkan pembangunan komplek perkantoran tersebut, lantaran pemerintah kabupaten kotabaru setiap tahun deficit anggaran, dengan dalih setiap tahun adanya pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat.

Pembangunan komplek perkantoran pemerintah kabupaten kotabaru murni menggunakan APBD II Kabupaten Kotabru sebesar Rp. 96 milyar. Proyek tersebut terakhir dikerjakan perusahaan pelat merah ( BUMN ) PT. Nindia Karya.

Bangunan Kantor Bupati/Sekretariat Daerah, Bappeda dan DPRD/Setwan yang sudah hampir selesai, karena selama 3 (tiga) tahun tidak ada pemeliharaan saat ini sangat memprihatinkan banyaknya plafon ruangan berjatuhan, atap bangunan sudah ada yang bocor, lantai keramik yang pecah. Ada kemungkinan terjadinya pergeseran struktur tanah seperti dipelataran arah masuk Kantor Bupati/Sekretariat Daerah. Terjadinya penurunan tanah berdampak terhadap 8 (delapan) tiang penyangga tentunya sangat membahayakan terhadap bangunan tersebut.

Dari beberapa sumber yang ditemui awak media  mengatakan melalui anggaran APBD II Kabupaten Kotabaru tahun 2017 sebesar Rp. 26 milyar dan tahun 2018 sebesar Rp. 11 milyar namun anggaran tersebut tidak dapat dilaksanakan mengingat pemerintah kabupaten kotabaru deficit anggaran, akibat pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat. Untuk tahun 2019 dianggarkan Rp. 98 juta hanya untuk refiyu perencanaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Drs. H. Said Akhmad, MM ( selaku Ketua TAPD Pemerintah Daerah ) Selasa 26/8 ketika dikonfirmasi diruang kerjanya oleh awak media Berita Inter Nusa mengatakan bahwa pada tahun 2020 kantor Bupati dan RSUD Stagen sudah dipungsikan. Adapun menyangkut anggaran konplek perkantoran pemerintah kabupaten kotabaru dan RSUD Stagen terdahulu banyak tidak mengetahui lantaran menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru pada bulan Mei 2017.

Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar,SH masa bhakti 2015-2020 dalam pemerintahannya lebih mengutamakan pembangunan inprastuktur jalan yang menghubungkan antar desa dalam satu kecamatan dengan anggaran yang cukup besar bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang lebih baik. Namun terkesan pembangunan insprastruktur jalan yang menghubung desa dalam satu kecamatan pemborosan anggaran seperti yang terjadi pada kecamatan kelumpang barat tahun anggaran 2016 sebesar Rp.17.409.000.000 peningkatan ruas jalan Si Ayuh – Banjarsari, pelaksana pekerjaan PT. Mahirjaya Mahakam Raya (waktu pelaksanaan Juni 2016 -November 2016).

Pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 12.883.177.120 peningkatan jalan Si Ayuh – Banjarsari (dalam ruas jalan Si Ayuh Sampanahan) pelaksanaan pekerjaan PT. Jati Baru, konsultan pengawas CV. Geodetic Konsultan (waktu pelaksanaan Juni 2019 – November 2019) proyek yang diawasi oleh TP4D Kejaksaan Negeri Kotabaru. Peningkatan jalan Si Ayuh -Banjarsari kecamatan kelumpang barat tahun 2016 dan tahun 2019 menghabiskan anggaran APBD II Kotabaru (pendamping DAK) mencapai Rp.30.292.177.120 (tiga puluh milyar dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus dua puluh rupiah).

Bagaimana jika dikaitkan dengan mangkarnya pembangunan komplek perkantoran pemerintah kabupaten kotabaru dengan dalih deficit anggaran jika dikaitkan pemborosan anggaran peningkatan jalan dalam satu kecamatan yaitu Desa Si Ayuh – Desa Banjarsari Kecamatan Kelumpang Barat. (BHD/BIN)*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here