Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Beritainternusa.com,Jakarta –  Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tak cemas dengan pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Istana Kepresidenan, pekan lalu.

Juru bicara BPN, Suhendra memastikan kedatangan Said sekadar memenuhi undangan Jokowi. Ia tak khawatir pertemuan itu dimanfaatkan untuk kepentingan lain.

“Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula Said Iqbal kan datang tidak sendiri, ada organ buruh lain yang diundang presiden,” ujar Suhendra.

Presiden Jokowi pada Jumat (26/4) lalu mengundang sejumlah pemimpin organisasi buruh di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan Bogor. Salah satu yang hadir adalah Said Iqbal.

Kehadiran Said saat itu cukup menarik perhatian. Pasalnya, ia selama ini dikenal mendukung calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandiaga Uno.

Namun Said membantah pertemuan di istana itu membahas kepentingan pilpres. Ia mengatakan pertemuan dengan Jokowi membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Dalam pertemuan itu dibahas pula tentang peringatan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei mendatang. Seluruh unsur pimpinan organisasi buruh diklaim sepakat peringatan Hari Buruh bakal berlangsung damai.

Kendati demikian, Suhendra menilai kepentingan presiden bertemu dengan para buruh mestinya cukup diwakili menteri. Sementara dalam pertemuan tersebut, Jokowi turut didampingi Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

Namun ia meyakini tak ada kesepakatan maupun janji politik dalam pertemuan tersebut. Terlebih KSPI di bawah kepemimpinan Said masih memiliki kontrak buruh dengan Prabowo sejak peringatan Hari Buruh 2018.

Suhendra memastikan kontrak buruh itu masih berlaku sampai sekarang. “No big deal,” katanya.

Kontrak politik antara Prabowo dan KSPI mencakup 10 poin kesepakatan, di antaranya meningkatkan upah minimum pekerja buruh dan masyarakat dengan mencabut PP 78/2015, merevisi jaminan pensiun minimal 60 persen dari upah.

Kontrak politik juga mencakup kesepakatan menyetop perbudakan modern berkedok outsourcing, honorer, dan perpanjangan, hingga menciptakan lapangan pekerjaan dengan mencabut Perpres 20/2018 tentang tenaga kerja asing.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here