Wapres Jusuf Kalla menilai masyarakat dapat menerima apapun hasil Pemilu jika KPU melakukan perhitungan hasil Pemilu 2019 secara jujur dan transparan

Beritainternusa.com,Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) bekerja dengan jujur dan transparan dalam penyelenggaraan Pemilu 2019. Menurut JK, masyarakat akan tenang dan bisa menerima hasil pesta demokrasi lima tahunan ini jika KPU melaksanakan tugas dengan baik.

“Karena apabila KPU menjalankan itu (tugasnya dengan jujur dan transparan) maka masyarakat akan tenang. Dan kemudian juga masyarakat menunggu hasil sebaik-baiknya. Apa pun hasilnya dapat diterima,” kata JK di kediamannya di Jakarta, Senin (22/4).

JK melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pemimpin organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam dan tokoh masyarakat di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas permasalahan terkait Pemilu 2019.

Ia juga mendorong Ormas Islam ikut mengambil peran untuk meredam ketegangan usai Pemilu 2019. Meskipun demikian, JK menyadari Ormas tak memiliki kewenangan lebih terkait gelaran pemilu.

Menurut JK, yang memiliki kewenangan untuk meredam tensi usai pencoblosan adalah KPU, pemerintah, dan masing-masing calon kandidat, baik pilpres maupun pileg.

“Ormas yang ada di sini tidak mempunyai suatu kewenangan yang banyak, yang punya kewenangan untuk meredam itu KPU, pemerintah, masing-masing calon,” ujar mantan politikus Partai Golkar itu.

Bagi JK, penghitungan suara yang dilakukan KPU sudah transparan. Wakil Presiden yang mendampingi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono selama satu periode itu menyebut saat ini masyarakat bisa melihat penghitungan KPU secara online.

“Saya kira apa yang diperhitungkan, rekapitulasi KPU kan sudah transparan. Dapat diakses di internet,” tuturnya.

Lewat Jalur Hukum

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshidqie meminta semua pihak menempuh jalur hukum bila menemukan pelanggaran dalam Pemilu 2019. Jimly menyebut setelah reformasi pemerintah telah membuat mekanisme secara konstitusi.

Jimly menjelaskan perselisihan dalam proses pemilu bisa dibawa ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Kemudian yang terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Selanjutnya, kata Jimly, jika ditemukan masalah dalam hasil pemungutan suara maka bisa dibawa ke MK.

“Itu yang paling akhir itu ya di MK. Manfaatkan itu. Jadi jangan lagi di jalanan. Bahaya kalau ini dibawa ke jalanan,” katanya usai pertemuan dengan JK.

Jimly mengatakan sudah memberikan saran kepada calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto secara langsung usai Salat Jumat di Masjid Agung Al-Azhar, Jumat pekan lalu. Jimly mengaku tak sengaja bertemu dengan Prabowo ketika itu.

Menurut Jimly, dirinya meminta Prabowo dan tim kampanye agar menempuh jalur hukum bila menemukan kecurangan dalam pemilu.

“Ada beberapa saran pokoknya, saya bilang supaya ya intinya, kepada timnya (juga) saya yakinkan tempuhlah jalur resmi,” ujar mantan Ketua DKPP itu.

Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengklaim telah menemukan sejumlah kecurangan dan kesalahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019, seperti 17,5 juta pemilih dalam DPT diduga invalid.

Kemudian hingga Sabtu (20/4), BPN mencatat kecurangan yang terjadi selama pemilu adalah sebanyak 1.261 kasus, mulai dari proses pemungutan hingga penghitungan suara.

BPN Prabowo-Sandi juga akan membentuk Relawan Saksi Online (RSO) yang bertugas mengawal perhitungan suara Pilpres 2019 yang dilakukan KPU. RSO nantinya bertugas mengecek validitas data dari C1 di website KPU dengan data yang didapatkan relawan dari setiap TPS.

Ketua KPU Arief Budiman pun sudah mengakui terdapat kesalahan input data C1 pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Arief mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan perbaikan dan bekerja lebih teliti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here