Beritainternusa.com,Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyebut tak perlu ada pengerahan warga NU untuk mendukung Joko Widodo – Ma’ruf Amin dalam acara musyawarah nasional (Munas) alim ulama PBNU. PBNU akan menggelar Munas Alim Ulama di Banjar, Jawa Barat, Februari mendatang.
Alasannya, kata Said, warga NU sudah terpanggil sendiri untuk menyukseskan tokohnya di PBNU. Tokoh NU yang dimaksud dalam hal ini adalah Ma’ruf Amin, yang diketahui merupakan mantan rais aam PBNU. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengundurkan diri usai mendaftarkan diri sebagai cawapres mendampingi Jokowi.
“NU bukan parpol. Tapi warga NU ada rasa terpanggil memenangkan tokohnya tanpa diarahkan, tanpa dikampanyekan,” ujar Said di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (3/1).
Terkait dengan acara Munas NU itu, lanjut Said, rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 27 Februari 2019. Sementara penutupannya akan dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 1 Maret 2019.
“Munas ini akan diikuti ulama-ulama pesantren dan akan dibahas masalah soal perundang-undangan, permasalahan masa kini, dan sejumlah topik tematik,” ucapnya.
Munas bahasa RUU Pesantren
Said menjelaskan, Munas alim ulama ini merupakan acara tahunan NU. Said mengatakan, dalam acara munas pihaknya bakal membahas sejumlah topik permasalahan. Salah satunya perkembangan Rancangan Undang-undang (RUU) Pesantren yang masih dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
“Selama ini pesantren masih dianggap lembaga pendidikan non mainstream. Tapi kalau ada UU ini kan eksistensi pesantren sebagai lembaga pendidikan bisa tercerahkan,” ujar Said di gedung PBNU, Jakarta, Kamis (3/1).
Said mengaku kecewa karena selama ini pesantren selalu dinomorduakan sebagai lembaga pendidikan. Padahal, menurutnya, pesantren telah menghasilkan tokoh-tokoh besar seperti Hasyim Ashari, Nurcholis Majid, hingga mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
“Pesantren dianggap apa kalau seperti ini. Kita harap di munas ini bisa didengarkan,” katanya. Selain RUU Pesantren, munas alim ulama juga bakal membahas soal hukum penggunaan sampah plastik.
Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal mengatakan, sampah plastik selama ini lebih banyak menimbulkan mudarat karena sangat sulit terurai. “Jadi kita akan bahas putusan-putusan ulama NU termasuk tentang bagaimana hukumnya menggunakan sampah plastik,” ucap Helmy.
Putusan ulama itu, kata Helmy, biasanya digunakan pemerintah untuk menerapkan kebijakan. Merujuk pada hasil munas tahun lalu, saat itu ulama mengusulkan kebijakan land reform atau redistribusi aset berupa lahan produktif bagi masyarakat.
Saat itu, Said menyampaikan langsung pada Jokowi untuk menyediakan sekitar 12,5 juta hektare lahan bagi masyarakat. “Jadi memang banyak hasil dari munas alim ulama yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat,” tuturnya.
