Beritainternusa.com,Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengungkap data terkait masjid maupun lembaga pendidikan yang terindikasi terpapar radikalisme di lingkungan pemerintahan.
Fadli menilai pengumuman yang dilakukan BIN itu berpotensi menimbulkan kecurigaan karena tidak disampaikan kriteria tempat yang terindikasi terpapar paham radikal.
“Saya kira pengumuman-pengumuman seperti ini justru membuat kegaduhan baru. Karena kita tidak jelas kriteria-kriterianya seperti apa,” ujar Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (21/11).
Menurutnya, sebagai lembaga intelijen, BIN seharusnya bekerja dalam senyap dan tidak membuka data atau informasi yang dimiliki. Jika ingin transparan, Fadli pun meminta hal itu dilakukan dalam konteks yang utuh.
“Kalau mau terbuka sekalian transparan. Apa yang dimaksud dengan radikalisme, apa yang dimaksud terpapar radikalisme, kriteria-kriterianya seperti apa, ajaran-ajarannya seperti apa, sekalian transparan,” ujarnya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini khawatir dengan pengumuman ini akan membuat stigma dan saling tuduh di antara masyarakat.
“Dengan memberikan pengumuman-pengumuman seperti ini akan menimbulkan kecurigaan-kecurigaan baru, saling curiga, dan tidak menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Selain itu kata Fadli, sebagai lembaga intelijen, BIN lebih fokus untuk menunjang program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah. Dia pun mempertanyakan keberhasilan program tersebut.
“Jadi harusnya program itu yang harusnya dievaluasi, apakah program ini berjalan atau tidak, deradikalisasi ini,” kata dia.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar BIN bekerja sesuai dengan kewenangannya, yaitu memberi informasi kepada Presiden sebagai pengguna.
“Dia [BIN] kan lebih banyak harus hanya berbisik pada telinga satu orang, yaitu telinga Presiden,” kata Fahri terpisah.
Untuk mengumumkan atau mengungkap sebuah informasi kepada publik, kata Fahri, seharusnya dapat dilakukan lembaga lain yang lebih berwenang. Jika BIN melakukan ini dikhawatirkan akan menurunkan reputasi lembaga tersebut.
“Sebab begini, itu membuat reputasi BIN itu turun. Jadi BIN harus dijaga sebagai indera negara, melalui presiden dalam rangka menjaga melingungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,” kata Fahri.
Sebelumnya, BIN mengungkap temuan 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terindikasi terpapar radikalisme. Temuan tersebut merupakan hasil survei oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Nahdlatul Ulama.
Temuan itu diungkapkan Staf Khusus Kepala BIN Arief Tugiman, dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, Sabtu (17/11).
