Beritainternusa.com,Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyebut ada keterlibatan Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus suap mega proyek Meikarta. Dugaan tersebut kian menguat sebab yang bersangkutan kerap pasang badan untuk Mega proyek bernilai investasi Rp 287 triliun.
“Kami mendesak KPK untuk mengusut keterlibatan Luhut dalam proyek ini. Dia harus tanggung jawab soal proyek Meikarta,” kata Ferry saat ditemui di sela-sela pembekalan caleg Gerindra di UTC, Semarang, Selasa (23/10).
Dia menyebut, peryataan Luhut saat topping off Meikarta selalu membela kelangsungan proyek bahwa perizinan Meikarta sudah beres.
“Luhut bicara masalah perizinan termasuk AMDAL sudah selesai. Dengan OTT KPK membantah apa yang disampaikan. Pernyataan Luhut itulah menjadi dasar konsumen untuk membayar, jumlahnya ribuan orang. Jadi dia hadir dianggap mempresentasikan pemerintah. Jadi, dia harus klarifikasi,” ungkapnya.
Tuntutan ini dilayangkan untuk memeriksa Luhut lantaran sering membela proyek-proyek lainnya yang bermasalah mulai dari reklamasi Teluk Jakarta dan sejenisnya.
“Dia sudah mempertontonkan perasaan jumawa. Karena dianggap dapat dukungan dari pemodal Istana Negara kemudian menabrak aturan,” kata Ferry.
Selain itu, menurut Ferry, CEO Lippo Group James T Riady juga harus diperiksa KPK karena sudah pasti mengetahui soal kasus suap itu. Secara koorporasi, James dinilai menjadi pemimpin yang mengetahui proses suap.
“Jadi yang kami inginkan KPK periksa Luhut, dan James. Kedua orang itu diduga terlibat kebijakan koorporasi untuk menyuap. Serta tim kampanye nasional Jokowi-Maaruf Amin juga klarifikasi keterlibatan Bu Neneng sebagai timses. Sebab dugaan awal uang itu digunakan untuk dana kampanye,” kata Ferry.
Luhut Pandjaitan mengatakan, Meikarta pernah menyatakan tidak memiliki masalah dengan perizinan. Hal itu, kata Luhut, disampaikan saat meresmikan mega proyek di Kabupaten Bekasi itu pada Oktober 2017 lalu.
Luhut berujar, banyak izin yang ia tidak tahu dalam proyek Meikarta ini. Namun pihak Meikarta mengatakan semua izin sudah beres.
“Kan banyak izin di sana yang saya tidak saya tahu. Pas saya tanya, (katanya) nggak ada masalah izin tadi,” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018 lalu.
Meski saat ini proyek Meikarta terseret kasus suap, Luhut ingin proyek itu tetap berjalan sambil mengurus kembali perizinannya. Urusan suap, biar ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kalau kasus KPK kan urusan mereka, urusan hukum. Tapi kalau urusan investasi ya kita harus urus,” kata Luhut.
