Beritainternusa.com,Jakarta – Para sekjen partai pendukung Koalisi Indonesia Adil Makmur mendatangi Kantor Pusat Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kedatangan mereka didasari janggalnya 31 juta pemilih dari Ditjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dinilainya tak sinkron dengan daftar pemilih tetap (DPT).
“Di tengah proses penyisiran agar data pemilu lebih berintegritas, Dirjen Dukcapil bilang ada 31 juta sekian data pemilih yang belum terdaftar, jadi kami minta konfirmasi itu ke KPU,” kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kantor KPU, Jalan Imam Bondjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (17/10).
Hasil diskusi dengan Ketua KPU Arief Budiman, dan sejumlah Komisioner KPU, para Sekjen Koalisi Indonesia Adil Makmur mengaku bertambah kaget, lantaran data 31 juta pemilih disebut berada dalam kondisi yang dirahasiakan atas alasan privat oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri.
“Ada informasi 31 juta data tidak boleh dibuka dari kemendagri jadi KPU tidak bisa mengecek karena alasan kerahasiaan, per tanggal 10 Oktober semua close, by name by address,” kata Muzani.
31 Juta data pemilih yang belum terdaftar dari Dirjen Dukcapil itu diberikan saat KPU telah menetapkan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 sebanyak 185 juta.
Sebelumnya, Komisioner KPU Viryan Azis menyebut 31 juta pemilih tersebut berpotensi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Padahal, menurut catatan Dukcapil, 31 juta pemilih tersebut sudah melakukan perekaman KTP elektronik.
“Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum ada di DPT,” ujar Viryan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Oktober 2018.
