Jogja.beritainternusa.com, Gunungkidul – Perampasan Motor Oleh oknum DC ( Debt Kolecktor ) di kantor FIF Wonosari berbuntut panjang,Setelah tidak ada titik temu antara FIF Wonosari dan korban Sumarni berakhir di Polres Gunungkidul dengan bukti lapor Nomor STTLP/88/VIII/2018/SPKT,08/08/2018.

Seperti di jelaskan Sumarni kepada wartawan di Mako Polres Gunungkidul ” Sudah saya laporkan, sebab mereka jelas – jelas telah merampas hak saya sebagai pemilik kendaraan secara semena – mena ” jelasnya.

Sumarni juga sebelum ke Mapolres Gunungkidul sudah berkomunikasi dengan pihak FIF Wonosari tempat terjadinya perampasan untuk meminta copy perjanjian kredit antara dirinya dan FIF, namun oleh Imron pegawai FIF tidak diberikan alasanya dokumen yang di maksud berada di kantor pusat dan baru bisa diambil 2 – 3 hari kedepan.

” Pada prinsipnya motor mbak bisa diambil dengan catatan membayar 4 kali plus denda totalnya Rp. 1.790.000,-, Untuk masalah bayar DC yang Rp.1.300.000,- nggak usah di bayar deh,” terang Imron.

Terpisah Kasat Reskrim Polres Gunungkidul AKP. Riko Sanjaya, SH,S.IK. Saat di mintai keterangan terkait kasus perampasan motor oleh oknum DC dari PT. Sapta Manggala Persada menjelaskan bahwa dengan alasan dan dalih apapun itu tidak dibenarkan dan itu masuk kejahatan jalanan alias premanisme, karena menurutnya untuk mengambil barang konsumen sudah di atur Fidusia oleh Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) No.130/PMK/010/2012 dan peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Menurut peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun Tahun 2011, Berbunyi ” Dan satu – satunya pihak yang berhak menarik kendaraan kredit bermasalah adalah juru sita pengadilan dan didampingi kepolisian bukan Preman berkedok Debt Collector ( DC ),”.

Sedangkan pihak leasing harus tunduk kepada hukum Indonesia, Sesuai Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) No. 130/PMK/010/2012 Tentang Semua Perbankan.

Unit motor atau mobil harus didaftarkan ke fidusia paling lambat 30 hari sejak perjanjian kredit ditandatangani,bila tidak didaftarkan usahanya bisa dibekukan, Fidusia pada umumnya dimasukan dalam perjanjian kredit tujuanya adalah kendaraan yang dikredit bebas dari penarikan Debt Collector ( DC ).

” Apalagi ini jelang Asian Games 2018, Kapolri telah mengintruksikan kita wajib memberantas tindak pidana kejahatan jalanan, DC bertindak sewenang – wenang masuk dalam kategori itu, maka kadus ini akan segera kita tindak lanjuti ” tegas Rico.

Sampai berita ini dilansir, Sumarni masih menjalani proses BAP ( Berita Acara Pemeriksaan ) oleh Penyidik Polres Gunungkidul.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here