Jogja.beritainternusa.com, Yogyakarta – Anggota Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Dwi Budi Utomo mengatakan bahwa seharusnya proses yang berlangsung selama Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan dengan transparan.

Terkait dengan permasalahan jumlah kursi di SMPN 5 Yogyakarta, ia mengatakan bahwa menyampaikan masalah tersebut kepada pimpinan sehingga segera bisa ditindaklanjuti.

“Saya akan sampaikan kepada Pimpinan Komisi D untuk segera dilakukan rapat,” tuturnya, Rabu (18/7/2018).

Kekosongan kursi pasca PPDB, lanjutnya, terjadi karena berbagai hal.

Diantaranya adalah adanya siswa yang dinyatakan diterima di sekolah tersebut namun tidak melakukan daftar ulang sehingga masih menyisakan kursi.

“Lalu juga untuk zonasi ini kan sistem yang baru, sehingga masih membutuhkan adaptasi,” ujarnya.

Politisi PKS tersebut mengungkapkan, sebenarnya prosedur pengisian kursi kosong tersebut bisa langsung diterapkan.

Namun, hal itu mengacu pada ketetapan dan jangan sampai melanggar aturan.

Pengisian kursi pun bisa melanjutkan urutan dari daftar siswa zonasi di sekolah yang bersangkutan.

“Kalau dasar substantifnya bahwa kursi di sekolah adalah hak masyarakat sekaligus kewajiban pemerintah apalagi sudah dibiayai oleh APBN dan APBD, mubadzir kalau kosong,” tuturnya.

Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti ketika disinggung perihal permasalahan kursi di SMPN 5 tidak berkomentar banyak. Ia masih akan melihat duduk perkara yang terjadi.

“Saya tidak bisa menanggapi sekarang. Saya lihat dulu persoalannya besok,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here