Beritainternusa.com,Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (DPP IPKI) menyoroti adanya perubahan dalam UUD 45 yang kini dikenal dengan nama UUD 1945 hasil Amandemen.

DPP IPKI berharap dapat bertemu langsung dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berdialog secara langsung membahas bagaimana tata cara perubahan UUD 1945 menurut MK Secara konstitusional.

Sebelumnya, DPP IPKI  berkirim surat ke MK meminta untuk audiensi, namun banyaknya gugatan Pilkada disinyalir membuat pimpinan MK belum membalas surat tersebut.

 

DPP IPKI pun kembali mengirimkan surat permintaan yang sama, namun hingga saat ini belum juga dibalas.

“IPKI ingin dialog kepada pimpinan Mahkamah Konstitusi tentang bagaimana tata cara untuk merubah konstitusi, karena yang tahu dan memiliki kewenangan adalah MK,” jelas Ketua Umum IPKI, HM Bambang Sulistomo SIp MSi kepada Wartawan di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Pihaknya berharap MK bisa membuka diri untuk berdialog agar di masa depan konstitusi Indonesia tidak dirubah seenaknya. ” Tata cara inilah yang ingin kita pertanyakan kepada MK,” tegas Putra dari Pejuang Indonesia, Bung Tomo.

Pihaknya tidak ingin membahas isi UUD 45 atau materi daripada UU. Tetapi sebagai warga negara, Bambang Sulistomo  tidak ingin konstitusi diubah seenaknya. Untuk itu MK harus menjelaskan tata cara yang sebenarnya bagaimana caranya bisa merubah UUD 45 tersebut.

Ini merupakan suara aspirasi yang berkembang di masyarakat Indonesia, bahwa banyak yang menginginkan kembali ke UUD 45 yang asli, IPKI melihat ada masalah selama ini, kita tidak bicara apapun, kecuali bertanya ke MK .

Saya berharap agar pimpinan MK bisa menjawab, MK adalah Lembaga resmi konstitusi,” Pungkasnya.

Diketahui UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan atau dikenal dengan amandemen yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. dan UUD yang digunakan saat ini merupakan UUD 45 hasil amandemen dengan sejumlah tahapan perubahan di dalamnya.

Berikut sejumlah tahapan perubahan UUD 45 hasil amandemen yang berubah dalam kurun waktu 1999-2002 seperti dikutip dari Wikipedia.org:

 – Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945,

 – Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945,

 – Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945,

 – Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945.

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here