Kejari Jakpus setorkan uang Rp 68 miliar dari kasus Tol Tanjung Pinang. Sehingga total uang yang dieksekusi dari Jasa Marga mencapai Rp 1,1 triliun

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menyetorkan uang sebesar Rp 68 miliar ke kas negara. Uang itu merupakan hasil audit kasus Tol Pondok Pinang dengan tersangka Thamrin Tanjung dan Tjokorda Raka Sukawati.

Kepala Kejaksaan Negeri Jakpus, Kuntadi, mengatakan pihaknya sudah setoran ketiga. Sehingga total uang yang disetorkan sudah mencapai Rp 1,1 triliun.

“Hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah menerima uang negara dari Jasa Marga atas konsensi pengelolaan JORR unit S sebesar Rp 68.373.453.107 ini adalah pembayaran yang ketiga dari PT Jasa Marga dengan total Rp 1,1 triliun pembayaran tiga kali,” kata Kuntadi di Bank Mandiri, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

“Dengan pembayaran ke tiga ini maka seluruh kewajiban Jasa Marga atas pengelolaan tol Pondok Pinang-Jagorawi telah selesai dan eksekusi telah kita laksanakan dengan tuntas,” imbuhnya.

Penyerahan uang ini dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai melainkan cek dan bukti transfer. Kuntadi menjelasakan uang itu berasal dari proyek pengelolaan jalan tol. Tol itu disita tetapi proses pembangunannya tetap berlangsung.

“Jadi ini uang konsensi pengelolaan jalan tol. Jadi karena jalan tol dirampas untuk negara sehingga pengelolaannya uang negara sehingga harus diserahkan pada negara sebagian dari penghasilan tol tersebut sesuai ketentuan. Jadi ini penghasilan pada saat peristiwa itu terjadi, makanya ini penyelesaianya sekarang ini. Ke depan semua sudah pulih sesuai aturan,” kata Kuntadi.

Sebelumnya, pada (21/6/1999) terjadi kasus korupsi dalam proyek tol tersebut. Dua pimpinan PT Marga Nurindo Bhakti (MNB), Thamrin Tanjung dan Tjokorda Raka Sukawati dihukum masing-masing selama 2 tahun penjara. Tjokorda telah meninggal dunia.

Pada Agustus 2000, BNI menyatakan PT MNB melakukan cedera janji. Kasus perdata bergulir ke pengadilan dan pada (11/10/2001) Mahkamah Agung memutuskan kasus sengketa tersebut. Dalam amarnya, MA memutuskan:

Hak konsesi atas 1 (satu) unit jalan Tol Pondok Pinang – Jagorawi JORR ‘S’ berikut bangunan dan pintu-pintu gerbang dirampas untuk negara dengan ketentuan setelah kredit dari Bank BNI sudah terlunasi dari penghasilan operasional jalan tol oleh PT Marga Nurindo Bhakti selanjutnya hak pengelolaan/konsensi dan hasil pengoperasiaannya dikelola dan diserahkan kepada negara c.q. PT Hutama Karya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here