Beritainternusa.com, Jakarta – Komisi III DPR mempertanyakan program deradikalisasi yang dilakukan BNPT. Sejumlah fraksi menilai program deradikalisasi BNPT belum menyentuh akar permasalahan penyebaran paham radikal di Indonesia.
“Ini kan jaringan sudah diidentifikasi atau dipetakan. Jadi gimana program deradikalisasi dimasukkan ke mereka. Bukan ke ulama-ulama atau ke kampus-kampus yang belum tentu benar. Jadi diarahkan masuk ke situ untuk memberikan program-program deradikalisasi,” kata anggota Komisi III DPR dari F-Hanura Sarifuddin Sudding, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2018).
Hal senada disampaikan Risa Mariska dari F-PDIP. Risa menilai, program deradikalisasi BNPT belum berjalan maksimal. Dia kemudian mempertanyakan komunikasi BNPT dengan terdakwa terorisme Aman Abdurrahman.
“Pertanyaan saya, saya melibat program deradikalisasi tidak berjalan dengan baik. Tidak menyentuh tokoh-tokoh radikal yang keras. Berapa kali petugas BNPT berdialog dengan Aman Abdurrahman?” tanya Risa.
Pertanyaan ini dijawab Ketua BNPT Suhardi Alius. Dia menjelaskan, BNPT sudah beberapa kali mencoba berdialog dengan Aman. Namun upaya itu gagal.
“Kami sudah mencoba melakukan dialog dengan Aman Abdurrahman. Melalui ulama dan psikolog, namun dirinya menolak. Bahkan kami sudah mengundang pemuka agama dari luar negeri dan ia tetap menolak,” ujar Suhardi.
Suhardi menyebut, BNPT sejauh ini terus melakukan program deradikalisasi ke napi terorisme di lapas-lapas. Program deradikalisasi juga diluncurkan di luar lapas, ke berbagai perguruan tinggi yang diduga terpapar paham radikal. Selain itu, saat ini BNPT juga memulai program deradikalisasi melalui media sosial.
“Kita telah bekerja sama dengan NU, Muhammadiyah, untuk radikal di medsos ini kita punya pusat media damai,” ucap Suhardi.
