Beritainternusa.com, Jakarta – Komnas Perempuan berharap kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam mengerahkan Satpol PP perempuan untuk menutup tempat hiburan yang bermasalah tidak menimbulkan resiko yang tinggi. Pasalnya, para srikandi itu berpotensi berhadapan dengan para aktor dunia hiburan yang cenderung maskulin.
“Jangan sampai kebijakan ini meresikokan. Perempuan yang dijadikan Satpol PP, karena berpotensi berhadapan dengan aktor-aktor di balik dunia hiburan yang cenderung maskulin, sehingga perempuan ini berpotensi terancam kekerasan,” komisioner Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah saat dimintai tanggapan, Kamis (19/4/2018).
Senada dengan pernyataan Yuniyanti, komisioner Komnas Perempuan lainnya Masruchah mengatakan kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerawanan bagi Satpol PP perempuan. Meski begitu, dia mendukung penutupan tempat hiburan yang lebih manusiawi.
“Kalau kemudian Satpol PP dijadikan alat ya aku pikir ini pasti mengalami kerentanan ya sebagai Satpol yang dijadikan alat perempuan tentu, misalnya membubarkan perempuan misalnya di konteks diskotek pelacuran,” ucap Masruchah.
Namun keduanya enggan berbicara lebih lanjut mengenai kebijakan Pemprov DKI tersebut. Komnas Perempuan akan mengkaji secara utuh perihal Satpol PP perempuan yang dikerahkan untuk penutupan tempat hiburan.
Seperti diketahui, Pemprov DKI mengerahkan Satpol PP perempuan untuk memastikan penutupan tempat hiburan yang bermasalah seperti Hotel Alexis, Sense Karaoke, dan Diskotek Exotic.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memuji keberhasilan perempuan dalam menutup tempat hiburan tersebut. Dia berharap Satpol PP perempuan ini dapat memberikan citra yang ramah dalam mengeksekusi suatu kebijakan.
“Mudah-mudahan bisa memberikan image dan citra bahwa Satpol PP kita tegas, bermartabat, tapi sopan dan mengerjakannya dengan ramah dan santun dan mengembalikan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat,” kata Sandiaga.
