Yacht yang disita Bareskrim Polri

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Equanimity (Cayman) Ltd Islands mengajukan gugatan terhadap Bareskrim Polri atas penyitaan yacht. Penyitaan yacth disebut tidak sah. Permohonan praperadilan dibacakan tim kuasa hukum Equanimity dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (9/4/2018). Pihak pemohon memaparkan sejumlah alasan gugatan praperadilan terhadap penyitaan yacht berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/41/II/RES.2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 Februari 2018 oleh Bareskrim Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus.

“Penyitaan yang dilakukan tidak sah karena melanggar prosedur penyitaan dalam UU Nomor 1/2006 (tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah PIdana),” kata kuasa hukum Equanimity, Andi F Simangungsong membacakan permohonan praperadilan di PN Jaksel.

Dipaparkan Andi, berdasarkan dokumen penyitaan, yacht disita terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal yakni pidana korupsi di Malaysia dan dugaan TPPU yang terjadi di AS. Bareskrim disebut pemohon dalam pemberitaan juga menyatakaan penyitaan dilatarbelakangi adanya permintaan dari otoritas AS sehubungan diterbitkannya surat perintah penyitaan atas objek sita dari pengadilan di AS.

Hal ini menurut tim kuasa hukum bertentangan dengan UU Nomor 1/2006. Merujuk UU tersebut, kuasa hukum pemohon menyebut syarat yang wajib dipenuhi dalam memberikan bantuan untuk melakukan penyitaan.

Syarat itu di antaranya adanya kepentingan penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan pidana di AS; adanya permintaan tertulis dari pemerintah AS kepada pemerintah Indonesia termasuk permohonan sita ke pengadilan harus diajukan Kapolri atau Jaksa Agung.

“Dalam perkara ini, penyitaan atas objek sita dilakukan tanpa memenuhi seluruh persyaratan tersebut,” sambung Andi.

Surat perintah penyitaan dari pengadilan di AS yang dijadikan alasan termohon melakukan penyitaan disebut masuk ranah perdata. Selain itu pihak yang mengajukan izin penyitaan adalah Bareskrim Ditipideksus bukan Kapolri.

Praperadilan juga diajukan dengan alasan tindakan penyitaan tidak sah karena bertentangan dengan konsep pencucian uang dalam UU Nomor 8/2010.

“Dalam perkara a quo permintaan bantuan hukum datang dari AS yang tengah memeriksa perkara perdata penyataan aset sedangkan belum dilakukan proses tindak pidana asal yang diduga terjadi di Malaysia. Dengan demikian Indonesia hanya melakukan pemeriksaan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang, yang jelas merupakan tindak pidana turunan, tanpa memulai proses terhadap dugaan tindak pidana asalnya,” papar Andi.

Alasan lainnya yakni penyitaan yang dilakukan tidak sah karena objek sita bukan merupakan hasil tindak pidana.

Dalam perkara a quo pasal 5 ayat 1 UU Nomor 8/2010diterapkan oleh termohon tanpa merujuk pada tindak pidana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 8/2010 karena termohon sendiri mengakui bahwa objek sita sebenarnya adalah hasil dari dugaan tindak pidana pencucian uang di AS. Artinya konstruksi dalam perkara ini adalah dugaan tindak pidana pencucian uang yang melahirkan tindak pidana pencucian uang,” sambung Andi.

Kuasa hukum pemohon juga membeberkan sejumlah alasan lain permohonan praperadilan yakni penyitaan yang disebut tidak sah karena penyitaan barang hasil dugaan korupsi dan TPPU yang terjadi di luar wilayah Indonesia.

“Penyitaan tidak sah karena termohon tidak memberitahukan perihal penyitaan kepada pemohon,” kata Andi.

Dalam petitumnya, pemohon meminta hakim mengabulkan gugatan.

“Menyatakan sita terhadap kapal pesiar Equanimity yang dilakukan termohon berdasarkan surat perintah penyitaan nmor SP.Sita/41/II/RES2.3/2018/Dit Tipideksus tertanggal 26 februari 2018 aalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum,” kata Andi.

Sebelumnya, Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Wadirtipideksus) Kombes Daniel TM Silitonga, menegaskan penyitaan yang dilakukan sudah sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Urusan praperadilan yang mengganjal penyerahan yacht sudah disampaikan ke FBI.

“Kalau kami kan melakukan penyelidikan sedemikan rupa sesuai dengan prosedur dan tata aturan yang ada, kita lakukan semua itu mulai dari penerbitan laporan polisi, penyelidikan sampai pada peningkatan sidik, dan melengkapi administrasi penyelidikan dan izin untuk sita ke PN sebagai norma yang ada,” ujar Daniel, Jumat (23/3).

Yacht diamankan Bareskrim Polri di Tanjong Benoa, Bali, pada Rabu (28/2), atas permintaan FBI. Kapal senilai Rp 3,5 triliun itu memasuki wilayah Indonesia sejak November 2017 dengan berlayar ke Sorong, Raja Ampat, NTB, NTT, Bali, dan Maluku. Sang nakhoda yang bernama Kapten Rolf juga dengan sengaja mematikan sistem navigasi untuk menghindari pengejaran FBI.

Kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman ini diduga hasil pencucian uang kasus korupsi 1 Malaysian Development Berhad (1MDB) oleh pengusaha Jho Low.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here