Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dinonaktifkan jika tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman terkait penataan Tanah Abang. Namun, ada alur yang harus dilakukan Kemendagri.

“Kita beri peringatan dulu ‘hai gubernur ini ada rekomendasi’, (diberi) klarifikasi oke. Habis itu dia diberikan pemberhentian sementara 3 bulan untuk dilakukan pembinaan khusus, diklat, (karena) dianggap tidak memahami pemerintahan,” ujar Dirjen Otda Sumarsono (Soni) usai mengikuti rapat dewan pertimbangan Otda di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Senin (26/3/2018).

Kepala daerah yang telah diberi pelatihan selama 3 bulan kemudian akan dikembalikan untuk menjalankan tugas. Namun jika kembali membuat salah dan tidak taat lagi, maka Kemendagri akan kembali memberi pelatihan selama 1 bulan.

“Masih salah terus, tidak taat lagi, dan makin tidak benar tindakannya, kita bina lagi, tambahan 1 bulan,” kata Soni.

Jika tetap tidak bisa menjalankan pemerintahan yang baik setelah mendapat pelatihan selama 1 bulan, maka Kemendagri akan memberhentikan secara permanen. “Kalau tidak bisa jalankan pemerintahan (lagi) ya diberhentikan,” tutur dia.

Saat ini, Kemendagri masih menunggu rekomendasi resmi dari Ombudsman terkait penataan Tanah Abang. Kemendagri akan bersikap jika Ombudsman telah mengirim protes.

“Di rekomendasi itu kan mengatakan harus dilaksanakan kapan, sampai akhhirnya Ombudsman protes ke Kemendagri kasih rekomendasi tapi tidak dilaksanakan. Jadi selama ini kami tunggu rekomendasi resmi,” ungkap Soni.

“Kalau tidak dijalankan pasti Ombudsman bersurat ke Kemendagri, ‘mohon Kemendagri bisa lakukan tindakan ke Gubernur DKI karena tidak menjalankan rekomendasi. Harus ada rekomendasi dulu ke Kemendagri, mengingatkan ada rekomednasi yang tidak dijalankan,” lanjut Soni.

Soni pun kembali menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan ke Anies jika telah ada rekomendasi resmi dari Ombudsman. “Kita tunggu suratnya kapan, kalau DKI nggak mau jalankan, Ombudsman jengkel kemudian bersurat, nah itu saatnya Kemendagri turun tangan. Sekarang kita masih di langit nih, tunggu yang di bawah,” imbuh Soni.

Anies sebelumnya menegaskan penutupan jalan di depan Stasiun Tanah Abang untuk mengakomodasi pedagang kaki lima tidak melanggar aturan. Anies mengaku sudah meninjau semua aturan sebelum penataan tersebut dilakukan.

“Semuanya kita jalankan sesuai dengan aturan, semua kita jalankan, kita sudah me-review semua aturan,” kata Anies di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (23/12/2017).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here