Jogja.beritainternusa.com, Kulonprogo – Kabar gembira diterima para mantan warga penolak pembangunan bandara dari kelompok Wana Tri Tunggal (WTT).

Permohonan diskresi pengukuran dan penilaian ulang asetnya dikabarkan telah disetujui. Hal itu dibenarkan Ketua WTT, Martono yang mengaku sudah dikabari PT Angkasa Pura I pada Selasa (20/3/2018) kemarin.

Pemrakarsa pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) itu mengabarkan bahwa permohonan diskresi untuk ganti rugi bangunan, tanam tumbuh, dan sarana pendukung lain (SPL) milik warga WTT telah disetujui.

Ini artinya, warga bisa segera mendapatkan ganti rugi asetnya yang selama ini diperjuangkan.

“Kabarnya diskresi dikabulkan. Kami cukup lega. Meski baru kabar lisan, setidaknya bisa nyicil ayem. Sebagian warga eks WTT juga sudah dengan kabar ini,” kata Martono, Rabu (21/3/2018).

Pasca berubah sikap dengan mendukung pembangunan bandara pada pertengahan 2017 lalu, WTT memang menjalani pengukuran dan penilaian ulang aset oleh appraisal independen.

Ada sekitar 97 warga WTT di Palihan dan Glagah yang turut menjalani penilaian ulang aset tersebut. Adapun aset berupa tanah milik sebagain warga telah dikonsinyasikan di pengadilan dan sebagian lainnya menjalani pembayaran secara langsung.

Hasil pengukuran dan penilaian ulang itu lantas dimohonkan diskresi ke pemerintah pusat yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian keuangan. Setelah sekian lama, warga eks WTT sempat gelisah karena tidak kunjung ada kepastian atas permohonan diskresi tersebut.

Mereka beberapa kali mengeluhkan hal tersebut kepada Help Desk NYIA maupun pemerintah daerah. Bahkan, mereka sempat mengancam bikin aksi lagi jika tak kunjung mendapat kepastian. Kini, dengan disetujuinya diskresi tersebut, warga berharap pencairan dana ganti rugi pembebasan lahan bisa segera dilakukan.

Martono mengatakan, pihak AP I belum menjelaskan secara gamblang besaran nilai ganti rugi yang bisa diterima warga.

Namun, pihaknya ambil sikap berprasangka baik dan berharap pencairan bisa dilakukan secepatnya karena dana tersebut menjadi hak warga yang telah merelakan asetnya dibebaskan untuk pembangunan bandara.

“Kita tunggu saja, kalau sudah ada kepastian ya berarti kabar baik. Kalau bisa, dibayarkan sebelum masuk bulan puasa. Itu (ganti rugi) kan hak warga juga dan sangat dinanti-nanti untuk menata hidup lagi. Sekarang warga eks WTT sudah keluar dari lahan pembangunan namun sebagian masih ada yang mengontrak rumah karena belum dapat ganti rugi,” kata Martono.

Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Sekretariat Daerah Kulonprogo, Sukoco pun membenarkan telah disetujuinya permohonan diskresi WTT.

Persetujuan itu didapatkan dalam rapat di Yogyakarta bersama Dirjen Kementerian ATR/BPN, Kementerian keuangan, Kejaksaan Tinggi, Kementerian Agama, Direksi AP I, dan pemerintah daerah Selasa kemarin.

Rapat itu fokus dalam upaya percepatan pembangunan bandara, termasuk penyelesaian pembebasan tanah wakaf, makam, dan permohonan diskresi.

“Dari situ lalu dibuat berita acara yang di antara isinya terkait menyetujui diskresi tersebut,” kata Sukoco.

Ia mengaku tidak tahu berapa nilai ganti rugi dalam diskresi tersebut namun dipastikan sesuai dengan hasil penilaian dari tim appraisal independen. Pihak AP I sebagai pengguna lahan nantinya menjadi juru bayar atas pembebasan aset warga tersebut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here