Laode M Syarief

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan dua bidang tanah dan satu unit mobil minibus ke Polri. Tanah dan mobil tersebut adalah aset rampasan dari dua terpidana kasus korupsi yang ditangani KPK, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin dan mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menjelaskan penyerahan aset itu didasari perintah pengadilan dan Kementerian Keuangan. Syarief merasa perlu menjelaskan alasan penyerahan aset sitaan, mengingat DPR pernah menyoroti hal tersebut.

“KPK itu, supaya jangan lagi diributin di Komisi III, bukan KPK yang serahkan ke Polri. Berdasarkan surat keputusan pengadilan, kita serahkan ke negara. Ke negara, disampaikan ke Kementerian Keuangan. Berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan, barang itu karena memang masih ada di KPK, dialihkan ke polisi,” terang Laode di acara Penutupan Rakernis Bareskrim Polri, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (8/3/2018).

“Ada yang bilang ‘itu apa lagi dasar hukumnya KPK berikan barang rampasan kepada Polri?’, seperti itu ya dulu. Nggak apa-apalah bicara dengan orang yang kurang paham hukum itu melelahkan tapi itu kita harus jalani karena bagian dari pekerjaan,” sambung Laode.

Dua bidang tanah milik yang disita dari Nazaruddin, dalam sertifikatnya beratasnamakan Nazaruddin dan istrinya Neneng Sri Wahyuni. Sementara satu unit mobil Fuad Amin yang diserahkan KPK kepada Polri adalah Toyota Innova.

“Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 15 Juni 2016 atas nama Nazaruddin, satu unit tanah dan bangunan sesuai dengan HGB nomor 2027, Jalam Wijaya Graha Puri, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan . Atas nama neneng sriwahyuni, ini istrinya, HGB nomor 2028, Jalan Wijaya Graha Puri, Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” jelas Laode.

“Penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor 721/KM.6/2017 12 September 2017,” lanjut Laode.

Atas aset Fuad Amin, Laode membacakan surat keputusan Mahkamah Agung nomor 980K/PidanaKhusus/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan penetapan status penggunaan berdasarkan keputusan Menkeu Nomor 245/KM.6/WKM.07/KML.03/2017 8 nov 2017.

“Posisi barang di rumah penyimpanan sitaan KPK di Surabaya,” tutur Laode.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here