Gedung KPU

 

Beritainternusa.com, Jakarta – KPU melarang gambar tokoh-tokoh nasional, termasuk presiden-presiden terdahulu, dipasang di alat peraga alat kampanye Pemilu 2019. Namun gambar Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi pengecualian.

“Boleh (dimasukkan dalam alat kampanye) karena Pak SBY dan Bu Mega adalah pengurus parpol itu,” ujar komisioner KPU Wahyu Setiawan di Hotel Sari Pan Pacific, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Seperti diketahui, Megawati, yang merupakan Presiden RI ke-5, adalah Ketum PDIP. Sedangkan SBY, Presiden RI ke-6, adalah Ketum dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Ketum Partai Demokrat SBY

Larangan soal pemasangan gambar tokoh-tokoh di alat peraga kampanye itu tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan tersebut ada di Pasal 29 PKPU yang berisi tentang desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota atau yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Aturan itu menjelaskan parpol dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.

Sempat muncul pemberitaan larangan pemasangan gambar tokoh tertentu dalam alat kampanye. Wahyu mengatakan hal yang dilarang adalah mencantumkan nama dan gambar presiden dan wakil presiden serta tokoh-tokoh yang bukan pengurus parpol.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Beberapa waktu lalu muncul isu sensitif ada tokoh tertentu dilarang dipasang gambarnya. Yang benar, dalam alat peraga dan bahan kampanye itu dilarang mencantumkan nama dan gambar presiden dan wakil presiden atau pihak lain yang bukan pengurus partai politik,” terang dia.

Wahyu mengatakan nantinya alat peraga kampanye difasilitasi oleh KPU. Sehingga gambar tokoh yang bukan pengurus partai tidak boleh dipasang dalam desain alat peraga kampanye, di antaranya adalah gambar tokoh hingga presiden-presiden terdahulu, seperti Sukarno, Soeharto, dan BJ Habibie.

“Jadi kalau ada gambar Bung Karno, Pak Harto, Jenderal Sudirman, KH Hasim Ashari, Kiai Ahmad Dahlan, itu tidak diperkenankan gambar ada dalam alat peraga dan bahan yang difasilitasi KPU,” ungkap Wahyu.

Dia mengatakan gambar tokoh boleh digunakan hanya untuk kepentingan internal partai politik. Gambar tokoh-tokoh tersebut, kata Wahyu, masih diperkenankan dipasang pada acara-acara internal partai.

“Jadi semua figur bukan pengurus partai tidak boleh dimasukkan dalam alat peraga yang difasilitasi KPU, siapa pun, kecuali untuk kepentingan-kepentingan rapat internal,” papar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here