Suasana persidangan Setya Novanto

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, disebut pernah membagikan uang ke rekan-rekannya di Komisi II DPR. Uang itu diduga berkaitan dengan proyek e-KTP.

Hal itu diungkapkan oleh advokat Elza Syarief–yang dihadirkan sebagai saksi–dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Elza mengaku mendapatkan cerita tersebut langsung dari Miryam.

“Ya disuruh bagi rata, katanya sih di awal dia (Miryam) nggak tahu kotak itu isinya uang, cuma karena tulisan Komisi II diserahkan ke Ketua Komisinya, dia (Miryam) diperintahkan untuk membagi ke Komisi II, setelah dihitung tiap orang dapat Rp 30 juta,” ucap Elza saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

Uang itu disebut Elza–yang mengutip cerita Miryam padanya–berasal dari sebuah amplop yang diterima pembantu Miryam. Namun Miryam protes lantaran ibunya yang diberitakan menerima uang amplop bertuliskan Komisi II DPR itu.

“Waktu itu dia (Miryam) nggak cerita (terima uang dari mana), dia hanya protes karena beberapa pemberitaan dikatakan ibunya yang terima, saya bilang ‘kalau memang bukan ibumu ya kamu bantah aja’. Dia jelaskan ya itu pembantunya yang mbok-mbok yang sudah tua itu,” ucap Elza.

“Miryam membenarkan itu di BAP?” tanya hakim.

“Sebagian membenarkan, sebagian nggak. Yang dia benarkan, BAP nomor 15 apa yang dia terima uang dari Faizal Akbar dan Djamal Aziz itu, itu yang dia tertekan karena dia dimarah-marahin,” jawab Elza.

Miryam saat ini telah divonis karena dinilai terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Miryam divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Miryam dianggap telah dengan sengaja tidak memberikan keterangan dan memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP. Miryam dianggap dengan sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam BAP, salah satunya terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Advokat Elza Syarief menyebut mantan kliennya, Muhammad Nazaruddin, memberikan skema terkait perkara korupsi proyek e-KTP ke penyidik KPK. Skema itu, disebut Elza, berupa gambar-gambar yang di antaranya menyebutkan peran Setya Novanto dan Anas Urbaningrum.

Hal itu terungkap dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto. Elza–yang dihadirkan sebagai saksi–dibacakan berita acara pemeriksaan (BAP)-nya oleh hakim.

“Dalam BAP poin 10, saya mengetahui proyek e-KTP dari Nazaruddin di mana saya waktu jadi penasihat hukum yang bersangkutan. Nazaruddin bercerita ada rapat proyek e-KTP yang dipimpin oleh Anas dan Setya Novanto dengan pembagian tugas sebagai berikut,” kata hakim membacakan BAP Elza dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2018).

“Anas bertugas memuluskan jalannya pejabat, baik eksekutif dan legislatif, karena Partai Demokrat partainya berkuasa. Kemudian Pak Setya Novanto bertugas mencari pengusaha untuk menyukseskan proyek ini di mana untungnya akan dibagi dua: Anas dan Setya Novanto,” sambung hakim.

Kemudian, saat hakim membacakan BAP Elza, ada nama Andi Agustinus alias Andi Narogong yang disebut sebagai orang kepercayaan Novanto yang kerap mengikuti lelang proyek di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Novanto disebut memberi jaminan kepada Andi untuk memenangkan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dalam proyek e-KTP.

Setelah itu, Andi bersama Paulus Tannos, yang mengatur lelang proyek tersebut. Paulus merupakan Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra, salah satu perusahaan yang tergabung dalam konsorsium PNRI.

“Kemudian Setya Novanto melakukan itu karena motivasi seorang pengusaha. Setya Novanto memberikan jaminan ke Andi Agustinus akan memenangkan proyek, terbukti pemenang PNRI, dan yang mengatur semua: Andi dan Paulus, (betul)? ucap hakim yang masih membacakan BAP Elza untuk dimintai konfirmasi.

“Iya sekitar begitu penjelasannya. Waktu menjelaskan di penyidik, Nazaruddin memberikan kayak skema. Waktu penyidik mengingatkan gambar-gambar itu, saya menjelaskan apa yang digambar Nazaruddin,” ucap Elza.

Namun, menurut Elza, Nazaruddin kerap lupa tentang pembagian commitment fee kepada sejumlah pihak terkait proyek e-KTP. Elza menyebut saat itu Nazaruddin saat itu hanya memberikan skema.

“Iya dia (Nazaruddin) juga lupa-lupa ingat, saya juga kurang memastikan karena dia menulis gambar dan penyidik mengingatkan saya ceritanya sesuai gambarnya. Setahu saya Nazaruddin itu cerita awalnya tahun 2011, ia sudah ditangkap tahun 2011,” ujar Elza.

Dalam perkara ini, Novanto didakwa melakukan intervensi dalam proses penganggaran dan pengadaan barang/jasa proyek e-KTP. Novanto juga didakwa menerima USD 7,3 juta melalui keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan orang kepercayaannya, Made Oka Masagung.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here