Beritainternusa.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) menyampaikan surat pergantian kepengurusan fraksinya di DPR RI.

Surat pergantian kepengurusan Fraksi Partai Hanura yang ditujukan  kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura Harry Lontung Siregar di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Partai Hanura melakukan perombakan struktur kepengurusan fraksi di DPR RI setelah partai yang dipimpin Oesman Sapta tersebut melakukan rekonsiliasi dan lolos sebagai peserta pemilu 2019.

Dalam surat pergantian kepengurusan fraksi tersebut, DPP Partai Hanura juga melakukan rotasi beberapa kader Hanura yang turut menyelenggarakan Munaslub di Cilangkap Jakarta pada 2017, dari jabatan pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD).

Seperti halnya, Syarifuddin Sudding yang semula menduduki jabatan Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) digantikan oleh Syamsudin Siregar. Sedangkan Syarifuddin Sudding  yang menjabat Ketua Fraksi Hanura MPR RI dan digantikan oleh Djoni Rolindrawan. Syarifuddin yang semula  anggota Komisi III dirotasi ke Komisi VIII DPR RI.

Diketahui, Ketua Fraksi sebelumnya Nurdin Tampu Bolon digantikan Inas Nasrullah Zubir. Sementara sekrtaris Fraksi sebelumnya Dadang Rusdinan digantikan F auzih H. Amro dan Capt. Djoni Rolindrawan jadi wakil Ketua.

Selanjutnya, Nurdin Tampubolon juga dirotasi dari keanggotaan di Komisi I serta Dadang Rusdiana semula di Komisi X, kini keduanya duduk di Komisi V.

Rufinus Hotmaulana Hutahuruk yang sebelumnya berada di Komisi II, sekarang di Komisi VIII. Miryam S Haryani di rotasi ke Komisi II.

Seperti yang tertera dalam daftar pengurusan Fraksi Partai Hanura yang baru adalah, Ketua Inas Nasrullah Zubir, Wakil Ketua Djoni Rolindrawan, Sekretaris Fauzih H Amro, Wakil Sekretaris Lalu Gede Syamsul, dan Bendahara Samsudin Siregar, Wakil Bendahara Arief Suditomo.

Sementara itu, Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan pergantian ketua fraksi adalah hak partai politik dan pihaknya akan memprosesnya sesuai mekanisme dan aturan yang ada. “Jadi kami hanya menerima surat dari partai Hanura melalui pak sekjennya untuk mengusulkan adanya pergantian. Nanti kami di DPR akan memproses sebagaimana aturan yang berlaku di DPR sesuai MD3 dan tata tertib,” kata Bambang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here