Beritainternusa.com, Jakarta – Bos First Travel Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan, Siti Nuraida alias Kiki Hasibuan telah didakwa tindak pidana pencucian uang. Namun, pengacara korban tak melihat dakwaan tersebut berpihak pada korban penipuan travel umrah tersebut.

“Jangan sampai pidana ini menjadi alasan First Travel menghindar dari tanggung jawab dia,” kata kuasa hukum korban penipuan First Travel, Ali Alatas, saat dihubungi, Senin (19/2/2018).

Dakwaan itu, kata Ali, seharusnya berpihak pada hak-hak korban. Ia pun berharap, hal ini dapat mendorong itikad baik dari First Travel menyelesaikan masalah dengan korban.

Sebab, menurutnya hingga saat ini proses pengembalian uang kepada calon jemaah umrah First Travel belum menemui titik terang.

“Kami harapkan ada itikad baik dari pihak First Travel untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau secara pidana saya tidak terlalu concern, tapi lebih ke hak-hak klien,” ucapnya.

“Dakwaannya harusnya berpihak pada hak-hak korban,” imbuhnya.

Menurutnya, dakwaan itu tak memenuhi hak hak korban karena tak ada soal pergantian uang para jemaah.

“Jadi gimana itu bisa terpenuhi. Jika seandainya proses hukum ini bisa memenuhi hak-hak klien, ya bagus. Tapi kalau merugikan itu ya gimana,” sambung Ali.

Diketahui, Bos First Travel Andika dan Anniesa ikut didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang bersama Komisaris PT First Travel Kiki Hasibuan. Bos First Travel didakwa mengalihkan uang setoran calon jemaah umrah kemudian digunakan untuk membeli sederet aset.

Para terdakwa diancam pidana pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Memang saat selesai sidang kemarin, ketiga terdakwa bilang tidak akan eksepsi. Namun karena tidak ada pengacara kemarin dan bila pekan depan ingin eksepsi tidak apa-apa,” ujar Kasipidum Kejari Depok, Priatmaji, Selasa (20/2/2018).

Dia menambahkan, jika trio bos First Travel itu tak ajukan eksepsi maka sidang langsung masuk ke pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa pun siap akan menghadirkan saksi.

“Kalau tidak ada eksepsi berarti langsung dengarkan saksi. Kita sudah siap kalau pun langsung ke pemeriksaan saksi,” ucapnya.

Sedangkan, Kapuspenkum Kejagung, M Rum, mengatakan eksepsi merupakan hak terdakwa. M Rum tak keberatan jika trio First Travel ajukan eksepsi.

“Eksepsi itu hak terdakwa untuk menguji apakah surat dakwaan JPU sudah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam KUHAP,”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here