MK telah resmi menolak pengajuan pemohon uji materi Pasal 79 Ayat 3 tentang MD3 terkait panitia khusus (pansus) hak angket bentukan DPR terhadap KPK.

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi menolak pengajuan pemohon uji materi Pasal 79 Ayat 3 tentang MD3 terkait panitia khusus (pansus) hak angket bentukan DPR terhadap KPK. Dengan demikian, pansus angket bentukan DPR sendiri dianggap sah menurut MK.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengatakan, pihaknya menghormati keputusan yang diambil oleh MK tersebut. Namun kata Febri, DPR tetap tidak bisa mencampuri proses hukum yang sedang ditangani KPK.

“Ada satu hal yang sama-sama kita dengar‎ terkait pertimbangan hakim, bahwa kewenangan pengawasan DPR tidak masuk pada proses yudisial yang dilakukan oleh KPK,” kata Febri saat dikonfirmasi, Jumat (9/2/2018).

Menurut Febri, proses yudisial terkait penyelidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK haruslah independen dan bebas dari kepentingan apapun. Sebab proses yudisial (hukum) KPK sendiri telah diawasi oleh lembaga peradilan.

“Pengawasan sudah dilakukan oleh lembaga peradilan mulai dari praperadilan, pengawasan horizontal dan berlapis di pengadilan Tipikor, banding dan kasasi. Poin penting perlu ditekankan dari pertimbangan MK,” ungkapnya.

Sebelum diketahui, Hakim MK telah memutuskan bahwa KPK termasuk dalam lembaga eksekutif yang berhak dilakukan angket oleh DPR. Namun, keputusan tersebut diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat oleh empat hakim MK.

Keempat hakim tersebut yakni, Maria Faria Indrati, I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, dan Suhartoyo. Keempatnya berpandangan bahwa KPK merupakan lembaga yanag independen dan tidak termasuk ke dalam lembaga eksekutif.

Empat putusan yang dimaksud antara lain Putusan dengan nomor 012-016-019/PUU-IV/2006, Nomor 19/PUU-V/2007, Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, dan putusan Nomor 5/PUU-IX/2011.

Menurut Laode, pendapat berbeda dari empat hakim terhadap putusan MK itu menarik untuk dicermati.

“Putusan MK hari ini dianggap bertentangan (oleh empat hakim) dengan empat putusan MK sebelumnya. Dulu dikatakan KPK bukan bagian dari eksekutif, hari ini MK memutuskan bahwa KPK itu dianggap bagian eksekutif,” kata Laode.

Meski begitu, Laode mengatakan, KPK menghormati putusan MK. Apalagi, putusan MK bersifat mutlak dan mengikat atau tidak bisa digugat melalui tahap kasasi.

“Tapi meski demikian, kami merasa agak kecewa dengan putusannya, karena judicial review itu ditolak,” katanya.

Mahkamah Konstitusi menolak tiga gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD pasal 79 ayat (3) dengan nomor 36/PUU-XV/2017, 37/PUU-XV/2017, dan 40/PUU-XV/2017.

MK menyebut KPK sebagai lembaga eksekutif, sehingga DPR sah membentuk Panitia Khusus Hak Angket untuk KPK.

“Mereka menganggap KPK tidak termasuk lembaga eksekutif, sehingga hak angket tidak bisa digunakan untuk menyelediki KPK.

KPK Kecewa
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya kecewa dengan putusan MK terkait Pansus Angket.

“Jadi, meskipun KPK kecewa dengan putusan tersebut, namun tentu sebagai institusi penegak hukum, KPK tetap menghormati putusan pengadilan,” kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/2).

Febri mengatakan, pihaknya akan mempelajari putusan tersebut lebih lanjut untuk melihat konsekuensi KPK secara kelembagaan. Menurut dia, hasil pembahasan pihaknya bakal berpengaruh kepada relasi KPK dengan DPR, khususnya Pansus Hak Angket.

“Jadi itu masih perlu kami pelajari lebih lanjut,” tuturnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here