Beritainternusa.com, Jakarta – DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Perubahan ini nantinya bakal menambah 2 kursi pimpinan MPR.

“Pemerintah sudah oke pas pertemuan informal kemarin, pemerintah dua sudah tidak jadi masalah. Itu dua di MPR ya. Walaupun sebenarnya pemerintah lebih ingin satu,” kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) Supratman Andi Atgas pada wartawan, Rabu (7/2/2018).

Rencananya revisi UU MD3 ini akan diparipurnakan pada 8 Februari 2018. Sebelumnya Menkumham Yasonna Laoly sudah ikut rapat bersama Baleg DPR pada Kamis (1/2) lalu.

Pimpinan MPR saat ini berjumlah 5 orang yang diketuai oleh Zulkifli Hasan (PAN). Dia diwakili oleh 4 orang yakni Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD).

Penetapan jumlah pimpinan MPR ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) UU No 17/2014. Kemudian di pasal (2) menetapkan pimpinan tersebut dipilih dengan sistem paket. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 15

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Jika ditambah 2 kursi lagi, maka pimpinan MPR akan menjadi 7 orang. Angka ini masih kalah banyak dengan pimpinan MPR di masa kepemimpinan Amien Rais.

Amien Rais terpilih menjadi Ketua MPR periode 1999-2004. Dia memiliki 8 wakil dalam menjalankan tugasnya.

Wakil Ketua MPR yang mendampingi Amien kala itu adalah Ginandjar Kartasasmita (Golkar), Husnie Thamrin (PPP), Jusuf Amir Feisal (PBB), Kwik Kian Gie (PDIP), Matori Abdul Djalil (PKB), Hari Sabarno (TNI/Polri), Nazri Adlani (Utusan Golongan), dan Oesman Sapta Odang (Utusan Daerah). Kwik Kian Gie kemudian diangkat menjadi menteri oleh Presiden Abdurrahman Wahid sehingga digantikan oleh Soetjipto Soedjono, Matori pun diangkat menjadi menteri dan kemudian digantikan oleh Cholil Bisri, Hari Sabarno juga jadi menteri lalu digantikan oleh Agus Widjojo.

Setelah itu Agus diangkat pula menjadi menteri untuk menggantikan Hari Sabarno. Posisi Agus di MPR lalu diisi oleh Slamet Supriadi.

Sebetulnya dalam UU No 4/1999 tentang Susunan MPR, DPR, DPRD disebutkan bahwa pimpinan MPR paling banyak 6 orang (1 ketua dan 5 wakil ketua). Berikut kutipan undang-undang tersebut:

Pasal 9

(1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.

Lalu di ayat (5) pasal tersebut menyatakan bahwa tata cara pemilihan pimpinan MPR sesuai dengan tata tertib. Peraturan tentang tata tertib MPR itu diatur dalam Ketetapan MPR No II/MPR/1999. Berikut bunyi aturan tersebut:

Pasal 21

Pimpinan Majelis terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tujuh orang wakil ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi partai politik yang memenuhi electoral treshold, TNI/Polri, dan Utusan Golongan.

Tap MPR tersebut ditandatangani oleh Amien Rais dan 7 Wakil Ketua MPR. OSO mulanya tak masuk dalam formasi awal pimpinan MPR. OSO baru masuk di tahun 2002 setelah ada perubahan Tap MPR yang mengatur tata tertib sehingga Wakil Ketua MPR berjumlah 8 orang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here