Ombudsman menggelar jumpa pers terkait temuan maladministrasi dalam pemeriksaan saksi kasus teror Novel Baswedan, Selasa (6/2/2018)

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Ombudsman menyebut terjadi maladministrasi yang dilakukan tim Polda Metro Jaya dalam pemeriksaan Muhammad Lestaluhu, saksi kasus teror terhadap Novel Baswedan. Ada prosedur pemeriksaan yang disebut Ombudsman tidak dipenuhi.

“Polri melanggar prosedur terkait dengan tidak dibuatnya beberapa surat. Kedua, tidak patut Polri menjadi tidak terlalu peka (terhadap saksi, red) karena pemanggilannya itu berimplikasi pada pekerjaannya saksi,” ujar anggota Ombudsman Adrianus Eliasta Meliala di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (6/2/2018).

Selain tidak tertib administrasi penyidikan, Ombudsman menyoroti perlakuan penyidik terhadap saksi Lestaluhu dengan melakukan jemput paksa.

“Hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap seseorang yang berstatus sebagai saksi,” sambung Adrianus.

Maladministrasi juga terjadi karena penanganan perkara dinilai tidak profesional. Padahal penyidikan wajib dijalankan sesuai prosedur tanpa diintervensi atau terpengaruh desakan publik.

“Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi wajib tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Hal ini wajib diwujudkan dalam tindakan penyidikan sesuai dengan kedudukan saksi maupun tersangka,” sambungnya.

Maladministrasi soal ketidakprofesionalan ini terjadi karena penyidik juga melakukan panggilan lewat telepon. Sementara itu, maladministrasi mengenai ketidakpatutan pemeriksaan, penyidik disebut Ombudsman seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

“Penyidik telah melakukan tindakan penyidikan sehingga publik memberikan kesan kuat saudara Lestaluhu adalah sebagai tersangka sehingga hal tersebut menjadi konsumsi publik media massa,” papar Adrianus.

Atas kerugian yang dialami Lestaluhu, Ombudsman meminta agar polisi mlakukan perbaikan termasuk memberikan klarifikasi mengenai status saksi.

“Terkait dengan Lestaluhu agar Polri membuat langkah-langkah kalau bisa dibuat surat tentang klarifikasi bahwa Lestaluhu bukan sebagai tersangka penyerangan Novel Baswedan sehingga dengan surat itu dia bisa mencari pekerjaan lagi,” tutur Adrianus.

Ombudsman memberikan waktu 14 hari kepada Polda Metro Jaya melakukan evaluasi dan menindaklanjuti saran Ombudsman.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here