Foto: Sidang Nur Alam

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Saksi dari PT Premier Qualitas Indonesia menyebut Gubernur Sulawesi Tenggara non aktif Nur Alam pernah membeli rumah di Bambu Apus, Jakarta Timur. Pembelian rumah itu disebut diurus oleh Ridho Insana yang merupakan PNS di Setda Sulawesi Tenggara (Sultra).

Awalnya, jaksa menanyakan ke Sales Marketing in House PT Premier Qualitas Indonesia, Dora Parapat, apakah pernah menangani pembelian rumah dengan klien bernama Nur Alam. Dora menyebut proses pembelian itu terjadi pada 2010.

“Pernah menerima klien pada 2010 bernama Nur Alam?” tanya jaksa pada sidang Nur Alam di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Jakarta Pusat, Senin (5/1/2018).

“Ketemunya dengan asistennya. Pak Ridho,” ujar Dora.

Dora kemudian menjelaskan soal proses pembelian rumah tersebut. Awalnya, Dora menyebut pihaknya memberi brosur ke Ridho.

Setelah menerima brosur, Dora menyebut Ridho langsung pergi. Kemudian, Ridho dan Dora kembali bertemu sekitar 2 minggu kemudian membahas soal cara pembayaran setelah sebelumnya Dora menyebut Ridho mengatakan bosnya mau membeli rumah yang ada di brosur.

“Hari pertama itu beri brosur saja?” tanya jawab jaksa.

“Iya,” jawab Dora.

“Terus kapan lagi jumpa?” sambung jaksa.

“Saya telpon, dia bilang bosnya mau. Ada sekitar 2 minggu datang lagi,” ujar Dora.

“Apa yang dibicarakan?” tanya jaksa lagi.

“Cara bayar dan make sure lihat unit,” ucap Dora.

Setelah itu, Ridho disebut Dora memiliki waktu berpikir untuk menentukan cara bayar. Selanjutnya, Dora menyebut Ridho memilih cara pembayaran tunai bertahap selama 6 bulan.

Berikutnya, Dora menjelaskan ada perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang diserahkan ke Ridho. Saat itu, Ridho membawa draf PPJB karena bosnya jauh.

“PPJB dibawa Ridho karena bos nya jauh,” ujar Dora.

Saat draf PPJB itu diserahkan kembali, Dora menyebut yang menandatanganinya adalah Nur Alam. Jaksa pun memastikan apakah rumah yang dimaksud adalah rumah di Komplek Premier Estate Blok I nomor 9, Bambu Apus, Jakarta Timur seharga Rp 1,7 miliar, Dora pun mengamininya.

“Siapa yang tanda tangani PPJB itu. Atas nama Nur Alam?” tanya jaksa.

“Iya,” ucapnya.

Berikutnya, saksi lainnya Direktur PT Premier Qualitas Indonesia Yeni Wirama Palau menjelaskan tahapan pembayaran jual beli rumah tersebut. Rumah itu disebut Yeni lunas pada Februari 2011.

“Pembayaran pertama itu booking fee, Rp 10 juta, kita terima 14 Juni 2010. Pembayaran pertama Rp 100 juta kita terima 14 Juni juga pak. Lalu, pembayaran berikutnya, jadwal tanggal 17 Juli 2010, pembayaran kami terima tanggal 12 Juli 2010, Rp 278,5 juta. Lalu berikutnya kami terima Rp 500 juta pada 22 Oktober 2010. Berikutnya itu Rp 614 juta di 29 November 2010. Lalu terakhir Rp 278,5 juta kami terima 18 Februari 2011,” ujar Yeni.

“Pembayaran blok I nomor 9 itu atas nama siapa?” tanya jaksa.

“Setoran tunai. Yang tanggal 12 Juli setoran tunai, kemudian yang Rp 500 juta itu transfer dari Ridho Insana. Yang Rp 614 juta tanggal 29 November transfer atas nama Ridho Insana, yang Februari saya nggak kebawa pak,” ujar Yeni.

Jaksa kembali bertanya pada Dora soal apakah telah mengundang Nur Alam untuk penandatanganan akta jual beli (AJB). Dora mengatakan saat itu Ridho menyebut rumah yang telah lunas akan dibalik nama ke dirinya.

“Bu Dora pernah menanyakan ini kan sudah didirikan harus menandatangi AJB kok nggak ada tanggapan?” tanya jaksa.

“Waktu itu pak Ridho bilang mau dibalik nama atas nama beliau. Terakhir beliau telpon saya bilang belum bisa,” ujar Dora.

“Tadi setelah dilunasi tadi dikatakan akan dibalik namakan?” tanya jaksa lagi.

“Terakhir seperti itu. Pak Ridho bilang sudah lunas ya, tapi atas nama saya. Atas nama saya, itu Ridho yang ngomong atas namanya,” ucap Dora.

Saat diberi kesempatan memberi tanggapan, Nur Alam mengaku tak tahu soal pembelian rumah yang dimaksud. Ia juga mengaku tidak pernah menandatangani PPJB yang dimaksud saksi.

“Saya tidak pernah menandatangani PPJB dan tidak tahu soal tersebut,” ujar Nur Alam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here