Foto: Kantor KPAI/Istimewa

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Hanif Dhakiri membahas sejumlah hal. Salah satu poinnya yakni investigasi khusus mengenai rekam jejak calon guru asing.

“Seperti Guru WNA harus dipastikan yang bersangkutan tidak memiliki rekam jejak sebagai pelaku kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual. Karena, jika ada guru WNA memiliki rekam jejak kejahatan dan lolos bekerja di Indonesia, kerentanan anak menjadi korban cukup tinggi,” kata Ketua KPAI Santoso dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (3/2/2018).

Dalam pertemuan dengan Hanif yang digelar kemarin, Jumat (1/2), di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, KPAI juga mendorong pembuatan tempat penitipan anak atau daycare. KPAI ingin daycare dibangun di perusahaan-perusahaan tempat orang tua si anak bekerja.

Menurut KPAI hal tersebut penting untuk memastikan tumbuh kembang anak. Para orang tua pun bisa memantau anaknya karena lokasi daycare yang berada di lingkungan tempat mereka bekerja.

“Orang tua tidak perlu khawatir terhadap anaknya, karena anak dididik dan diasuh di daycare tempat ia bekerja. Tentu yang perlu menjadi catatan adalah perusahaan tidak hanya sekadar menyediakan daycare tetapi harus melakukan inovasi-inovasi layanan agar anak benar-benar terpastikan kenyamanan dan tumbuh kembangnya,” papar Santoso.

Menurut Santoso Menteri Hanif memiliki komitmen kuat untuk memaksimalkan tugas dan fungsi KPAI. Namun, ada tantangan tersendiri yang bakal dihadapi dalam memastikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia.

“Namun tantangannya adalah pelaksanaan pengawasan di tingkat Dinas Tenaga Kerja Provinsi dan Kabupaten atau Kota,” ujar dia.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here