Beritainternusa.com, Jakarta – Kuasa Hukum HS: Indranas Gaho, melayangkan SOMASI dan Penegasan Hak kepada Camat Soppeng Riaja, Kabupaten Barru tertanggal 24 Januari 2018, kuasa hukum : Indranas Gaho menyampaikan bahwa Camat, Kepala Desa dan Kepolisian tidak berwewenang menangani masalah yang dihadapi kliennya atas klaim sepihak dari Pihak lain tersebut sebut saja namanya T, dkk atas tanah yang dikuasai dan dimiliki  klien-nya tersebut. (25/01/2018)

Lebih lanjut kuasa hukum menyampaikan bahwa pihak-nya sangat kecewa dengan pimpinan kecamatan Soppeng Riaja karena seolah olah bertindak sebagai Hakim Pengadilan yang kemudian menghentikan klien kami dalam memungut hasil diatas tanah milik-nya itu dan bahkan menahan kayu milik klien kami yang nasibnya sekarang mungkin sudah membusuk.

Padahal, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan mengenai tanah juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang biasa kita sebut dengan UUPA.

Timbulnya sengketa yang bermula dari pengaduan Pihak T,dkk kepada pihak Desa Ajjakkang lalu tidak ada titik penyelesaian lanjut kepihak kecamatan Soppeng Riaja dan setelah itu klien kami juga telah dilaporkan ke Polres Barru, namun laporan tidak memenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup dan harus dihentikan dan klaim tersebut adalah sengketa perdata.

Pihak T, dkk yang mengkalim bahwa tanah yang dikuasai oleh klien kami adalah tanah yang dikuasainya juga dengan membuat SURAT PERNYATAAN sepihak serta tanpa bermeterai dan yang lebih lucunya surat tersebut bernomor yang patut diduga kuat dibuat oleh oknum dan kemudian surat pernyataan tersebut oleh kepala desa menjadikan surat itu sebagai dasar menerbitkan Surat Keterangan Izin Penebangan Kayu kepada Pihak T. Padahal, obyek tanah sebagaimana dalam Surat Keterangan Izin Penebangan Kayu yang dikeluarkan atas nama si T adalah obyek tanah milik HS, sehingga HS harus mengalami kerugian karena terbit-nya surat izin tersebut.

Labih lanjut oleh Indranas Gaho yang juga Presidium dan Lawyer di Forum Pers Independen Indonesia (FPII), menjelaskan bahwa kemudian setelah T muncul dan mendapatkan legalitas dari kepala desa untuk memungut kayu diatas tanah HS, kemudian muncul lagi pihak lain sebut saja R, dkk mengklaim bahwa tanah yang dikuasai dan dimiliki HS adalah tanah warisan peninggalan orang tuanya. HS membeli tanah beserta kayu tersebut dari (sebut saja HK) pada tahun 1980-an.

Menurut HK, tanah yang dijualnya kepada HS dibeli dari (sebut saja DU) dan (sebut saja CO) sewaktu DU dan CO masih hidup serta sudah beberapa kali memungut hasil tanah tersebut berupa kayu. Peralihan hak antara DU dan CO kepada HK dilakukan secara tunai, langsung dan sekaligus secara berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa dibuatkannya surat perjanjian jual beli. Lanjut pada tahun 1980 HKmenjual tanahnya tersebut kepada HS juga secara tunai, langsung dan sekaligus serta jual beli tersebut dilakukan tanpa dibuatkannya surat perjanjian jual beli dan hanya kwitansi serah terima uang saja.

Sejak tahun 1980, HS setelah membeli tanah tersebut mempekerjakan orang lain untuk menjaga, mengelola, mengurus dan termasuk memungut hasil atas tanah milik-nya tersebut yaitu Ambo.Ruse dan keluarganya. Sejak Alm. Ambo Ruse dan keluarganya mengurus tanah tersebut tidak pernah ada pihak manapun yang menguasai apalagi mengklaim tentang kepemilikan atas tanah milik HS serta sudah 4 kali pemugutan hasil tanah berupa kayu. Selain Alm. Ambo Ruse juga masyarakat Ajakkang secara sosiologis dan yuridis mengetahui dan memberi pengakuan bahwa tanah tersebut adalah tanah hak milik HS dan tanah tersebut bukan tanah Negara melainkan tanah adat serta bukan hutan Negara/hutan lindung dan bukan pula hutan produksi.

Hal tersebut sejalan dengan Surat Kepala Bidang Pengamanan dan Konservasi Alam Dinas Kehutanan Kabupaten Barru, Nomor : 800/185/PKA-Dishut/VIII/2016, tertanggal 22 Agustus 2016 yang salah satu poinnya menegaskan bahwa lokasi kebun diketahui milik HS dan berada diluar Kawasan Hutan Negara.

Berdasarkan asas hukum perdata Indonesia, yang dikenal dengan asas Actori Incumbit Probitio sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg, menyatakan: “Barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Asas tersebut mengadung arti “siapa yang mendalilkan dia yang membuktikan”.

Berkaitan dengan orang yang mengklaim tanah HS bahwa dirinya berhak atas tanah tersebut, maka wajib baginya untuk mendatangkan bukti yang memastikan bahwa ia memang benar-benar berhak atas tanah tersebut. Apabila ia tidak bisa mendatangkan bukti tersebut maka ia tidaklah berhak sepanjang belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kuasa Hukum HS : Onesius Gaho menyampaikan kepada medialembagakpk bahwa Surat Pembatalan Izin Penebangan Kayu Nomor : 355/500/PEM-DA/IX/2016 oleh Kepala Desa mengandung cacat hukum serta diindikasi terdapatnya kepentingan pihak tertentu yang menyusupi terbit-nya surat ini, harusnya surat pembatalan tersebut diterbitkan apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan atau telah tercapainya kesepakatan diantara para pihak.

Seharusnya karena belum ada penyelesaian secara hokum maka pihak-pihak yang merasa berhak dapat memperjuangkan hak-nya dengan mengajukan gugatan di pengadilan negeri Barru. Lucunya justru camat terlibat mengintervensi kepentingan para pihak, terbukti camat menahan kayu milik HS yang telah dipungut beberapa tahun lalu dan diduga sudah mulai membusuk, padahal jelas camat hanya memiliki peran memfasilitasi secara musyawarah untuk mencapai mufakat para pihak dan jika tidak ada kesepakatan maka sudah bukan kewenangan camat lagi untuk menyelesaikan klaim sepihak tersebut karena hal itu adalah ranah hokum perdata dan hanya pengadilan negeri barru yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata.

Onesius Gaho selaku Kuasa Hukum juga telah meminta Lembaga Komando Pemberantasan Korupsi (Lembaga K.P.K) untuk menginvestigasi kasus ini, apabila ada pihak-pihak yang terlibat menyalahgunakan kewenangan dan atau ada indikasi pungli dan suap menyuap maka segera di proses kepada pihak yang berkewenangan. Lanjut kuasa hukum menyampaikan, pihak-nya akan berkoordinasi dengan Bupati Barru dalam waktu dekat ini dan menyampaikan pelaporan atas kondisi kasus yang melibatkan camat tersebut. Untuk saat ini kita tunggu Jawaban Somasi dan Penegasan Hak yan telah dilayangkan kepada Camat dengan tembusan Bupati, Kejaksaan dan Kepolisian. Tutupnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here