Warga kompleks Kodam di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jaksel, berjaga.

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Kodam Jaya memberikan penjelasan terkait penertiban rumah warga di kompleks Kodam di Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kodam Jaya menegaskan tak ada rencana penertiban rumah warga pada hari ini.

“Memang nggak ada. Info dari mana (penertiban), sampai sekarang juga nggak ada,” kata Kapendam Jaya Letkol (Inf) Kristomei Sianturi saat dihubungi, Kamis (25/1/2018).

Terkait persoalan rumah di Tanah Kusir ini, Kodam Jaya menggunakan kata ‘penertiban’, bukan ‘pengosongan’ seperti yang disampaikan warga.

Kristomei juga meminta warga lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi penertiban. Menurutnya, jangan sampai warga terprovokasi karena informasi yang tidak jelas sumbernya.

“Jadi masyarakat harus waspada, harus hati-hati. Masyarakat jangan mau diprovokasi. Informasi ini dari siapa, kita juga nggak ada gerakan ke sana. Tapi untuk permasalahan Tanah Kusir, itu bukan pengosongan, itu penertiban rencananya,” tuturnya.

Kristomei menerangkan penertiban hanya dilakukan terhadap warga yang tidak berhak tinggal di rumah kompleks Kodam. Mereka yang akan ditertibkan adalah warga yang tidak mempunyai surat izin penempatan (SIP).

“Penertiban itu dilakukan kepada pihak-pihak yang tidak berhak tinggal di situ. Jadi kalau memang dia berhak, dalam hal ini dia punya SIP, surat izin penempatan. Kalau memang ada SIP-nya, ya silakan dilanjutkan. Tidak ada masalah. Yang punya SIP sini adalah prajarit TNI aktif, janda TNI, PNS aktif, kemudian jandanya. Itu yang berhak untuk tinggal di sana. SIP ini sendiri diurus dan diperpanjang setiap tahunnya di Kodam Jaya,” terangnya.

Menurut Kristomei, ada 17 keluarga yang tidak berhak menempati rumah di kompleks tersebut. Bagi warga yang berhak, Kristomei menegaskan tak akan ditertibkan.

“Yang akan kita lakukan ini pendataan dan penertiban kepada mereka yang tidak berhak. Yang tidak berhak ini siapa sih. Pertama, yang sudah cucunya, anaknya, atau bahkan sudah diperjualbelikan kepada orang lain. Nah, itu yang kita tertibkan. Sementara ini kan ada 17 KK, 17 rumah yang tidak berhak tinggal di situ. Kalau yang berhak, ngapain (ditertibkan),” ujarnya.

Sementara itu, menanggapi keinginan warga yang meminta Kodam Jaya menunggu putusan pengadilan, Kristomei menyebut penertiban akan tetap dilakukan. Kata Kristomei, tanah di kompleks Kodam itu merupakan milik negara.

“Kan yang ditertibkan yang tidak berhak. Kita tidak tunggu proses hukum. Jadi ini kita tertibkan yang tidak berhak tinggal di situ. Tanah itu kan tanah negara tetap. Yang kita tertibkan yang tidak berhak. Kalau yang berhak tidak ada masalah,” imbuhnya.

Kristomei juga belum bisa memastikan terkait jadwal penertiban rumah di Tanah Kusir.

“Nanti saja, tunggu. Tidak tahu rencana pastinya. Yang pasti, ada penertiban itu,” ucapnya.

Kabar mengenai pengosongan rumah ini berembus di kalangan warga sejak beberapa hari lalu. Pengosongan direncanakan mulai pukul 06.00 WIB tapi hingga pukul 11.45 WIB pihak Kodam Jaya belum terlihat di lokasi.

Informasi yang berkembang di kalangan warga, ada 10 rumah yang akan dikosongkan hari ini. Rumah itu berada di RT 04, RT 02, RT 08, dan RT 01 di RW 08. Namun sebenarnya ada 17 rumah yang terkena SP dari Kodam Jaya agar segera dikosongkan.

Sedangkan jumlah keseluruhan rumah di kompleks Kodam sebanyak 350 rumah dengan jumlah warga sekitar 3.000 orang.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here