Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (18/1/2018) malam.

 

Beritainternusa.com,Jakarta  – Gubernur DKI Anis Bawesdan menegaskan bahwa kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta sudah selaras. Hal ini disampaikan Anies usai rapat dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Saat membuka rapat tersebut Jokowi mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah daerah yang tidak sejalan dengan pusat. Namun, Anies merasa teguran Jokowi itu diberikan untuk daerah lain.”Terutama banyaknya di daerah masalahnya, tadi ditunjukkan banyak masalah di daerah. Kalau di Jakarta sudah jadi satu (dengan pusat),” kata Anies kepada wartawan usai rapat.

Menurut Anies, pada intinya dalam rapat itu Jokowi mengingatkan tentang Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 yang mengatur adanya perubahan dalam kemudahan berusaha.

Salah satunya, setiap daerah diharuskan membetuk satgas untuk memastikan selarasnya pemerintah pusat dan daerah. Presiden mengingatkan batas waktu pembentukan satgas paling lambat adalah akhir Januari.”Karena itu dilakukan pertemuan ini. Untuk mengingatkan, karena dari 34 provinsi hanya sepuluh yang sudah,” ucap Anies.”Dari 514 kabupaten/kota hanya 75 yang sudah ada satgasnya. Tadi ditunjukkan tempat yang ada satgas dan belum ada satgas,” kata dia.

Anies menegaskan, dari sepuluh provinsi yang sudah membentuk satgas, salah satunya adalah DKI Jakarta.”Fungsinya satgas untuk membereskan itu (perbedaan kebijakan pusat dan daerah). Kalau di Jakarta lebih leluasa ya karena kan kita di sini,” kata Anies.Saat membuka rapat, Jokowi mengingatkan agar para gubernur dan ketua DPRD tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Setiap kebijakan yang dibuat harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.

Jokowi mengaku sudah mendapatkan keluhan dari para investor. Para investor merasakan pengalaman yang berbeda saat mengurus perizinan di tingkat pusat dan daerah.”Dari sisi regulasi, begitu mereka mengurus di pusat dan dilanjutkan ke daerah itu seperti masuk ke wilayah yang lain. Kenapa enggak bisa segaris? Mestinya kan sama. Kita kan dalam bingkai NKRI. Kok mendadak kayak masuk ke negara lain,” kata dia.

Sumber/kmps

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here