Foto: Gedung DPRD DKI Jakarta.

 

Beritainternusa.com, Jakarta – Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Edy Junaedi. Mereka ingin menanyakan soal perizinan tower mikrosel yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI.

Sekretaris Komisi B Darussalam mengatakan banyak perusahaan yang mendirikan tower mikrosel lebih dari yang tertuang dalam perizinan. Untuk perizinan pendirian tower dikeluarkan oleh Dinas PTSP.

“Kita mendapat masukan yang di-acc 10, ternyata yang dipasang (yang didirikan) 200, ini yang terjadi. Makanya kemarin sayangnya kepala dinas tidak hadir,” kata dia saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/1/2018).

Anggota DPRD dari Fraksi PKB itu mengatakan apabila terbukti melanggar, perusahaan pemilik tower bisa diseret ke ranah hukum. Karena itu, Komisi B perlu klarifikasi dari Kadis PTSP.

“Harus dipidanakan dan harus membayar retribusi, kalau itu di luar izin yang diberikan. Kalau ada penyalahgunaaan terbukti ya dua hal itu. Kita akan panggil PTSP untuk detail pelanggaran,” sambung Darussalam.

Selain itu, Komisi B juga akan menganalisis data tower mikrosel yang dipegang oleh Dinas PTSP dengan Suku Dinas Pengelolaan Aset. Dari analisa data itu, sambung Darussalam, bisa berapa banyak tower yang ilegal.

“Makanya sama nggak nanti datanya yang dicatat PTSP dengan yang ada di sudin. Kalau benar ada yang kendor kebocoran di bawah,” tutup dia.

DPRD DKI memang berencana membentuk pansus untuk mengusut tower mikrosel ilegal yang berdiri di atas lahan Pemprov DKI. Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan terdapat penyimpangan mengenai pemanfaatan aset di Pemprov DKI.

“Hasil rapat makin jelas bahwa ada penyimpangan soal pemanfaatan aset, kan ada perda soal pemanfaatan aset. Itu harus dikenakan biaya karenanya untuk mendalami itu Komisi A merekomendasikan untuk dibuat segera pansus pemetaan aset, pansus pengelolaan aset tiang-tiang,” kata Taufik di gedung DPRD DKI, Rabu (3/1).

Sebelumnya, Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta menemukan 1.129 tower mikrosel ilegal di Ibu Kota. Seribuan tower itu berdiri tanpa izin di lahan milik Pemprov DKI Jakarta.

Pihak BPAD DKI Jakarta sudah menyampaikan temuannya kepada Komisi A DPRD DKI Jakarta pada Selasa 19 Desember 2017. Ketua Komisi A Riano P Ahmad mengatakan banyak tower yang berdiri di trotoar dan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak berizin.

“Jadi hasil pendataan sementara BPAD sementara tower mikrosel yang ilegal itu berjumlah 1.129. Ini lagi dilakukan pendataan oleh pihak BPAD,” kata Riano saat dihubungi, Rabu (20/12/2017)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here