Beritainternusa.com, Jakarta – Plank Pemberitahuan Publik yang ditanam LSM-PELOPOR sampai hari ini masih berdiri kokoh di tanah milik Ahli Waris Almarhum H.M. Zen alias Tjiong Boe Tjoey yang berada Jl. M.T. Haryono / Jl. Dewi Sartika RT 004 / RW 001 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur. Padahal sehari sebelumnya, PT. Merty Jaya Gunapersada berencana akan mencabut plank pemberitahuan publik tersebut karena mengklaim tanah seluas kurang lebih 4 Ha tersebut miliknya.

” Benar, pada Sabtu (16/12) plank pemberitahuan publik tersebut akan dicabut oleh pihak PT. Merty Jaya Gunapersada. Tapi saya tidak izinkan karena pihak PT Merty Jaya Gunapersada tidak dapat menunjukkan bukti-bukti bahwa lahan tersebut miliknya, mereka akan menujukkan pada hari Senin (18/12) “, jelas  Koordinator Pengawasan dan Pencegahan LSM-PELOPOR, Nico Nelwan Manggaprow saat ditemui wartawan di sela-sela pertemuan antara perwakilan PT. Merty Jaya Gunapersada dengan LSM-PELOPOR  sebagai pemegang Mandat / Kuasa M. Napis Bin H. Asmuni Ahli Waris Alm. H.M. Zen Alias Tjiong Boe Tjoey.

Namun apa yang dijanjikan oleh PT Merty Jaya Gunapersada tidak terbukti. Pada saat pertemuan, Senin (18/12), Ghani yang mengaku perwakilan dari PT Merty Jaya Gunapersada hanya membawa secarik kertas Surat  Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L) yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 11 Mei 1993.

” Kita mempunyai SP3L. Dasar surat inilah kita membebaskan lahan ini “, jelas Ghani dihadapan para Pengurus LSM-PELOPOR, Warga dan awak media yang meliput pertemuan tersebut.

Melihat hal tersebut, Direktur Eksekutif LSM-PELOPOR, Marao S Hasibuan merasa yakin bahwa apa yang dilakukan oleh pihak PT Merty Jaya Gunapersada di tanah milik Ahli Waris Alm. H.M. Zen Alias Tjiong Boe Tjoey sudah tidak benar.

Dihadapan Ghani, Marao S Hasibuan menunjukkan surat-surat yang mengklaim bahwa tanah tersebut milik Ahli Waris.

” Mari kita bertukar surat, dan mari kita check ke Instansi terkait. Apakah surat PT Merty Jaya Gunapersada benar atau surat yang saya bawa yang benar “, tantang Marao.

Namun tantangan tersebut tidak dipenuhi Ghani.

Sementara itu, salah seorang warga yang bernama Muhammad Sidik saat ditemui Wartawan menceritakan bahwa dirinya sebagai penggarap lahan tersebut sejak tahun 1970. Sejak dimulainya pembebasan lahan untuk pembangunan Apartement Signature Park hingga sekarang dirinya sudah berulang kali dijanjikan untuk diberikan uang ganti rugi.

” Tanah dan bangunan yang saya tempati seluas 600 m sekarang sudah diuruk, padahal satu rupiahpun belum dibayar “, ujar Sidik.

Menurutnya, apa yang diusulkan oleh Ghani untuk menuntut hak nya secara hukum, bagi Sidik merupakan suatu perkataan yang melecehkan. Bagaimana bisa saya menggugat, untuk keperluan sehari-hari saja saya dari bantuan teman.

Menanggapi apa yang dialami Muhammad Sidik, Koordinator Nasional Hubungan Antar Lembaga, Wawan angkat bicara.

Menurut kepala BKAD DKI Jakarta, sekarang ini SP3L tidak diperlukan lagi. Dulu BPN memperbolehkan pengembang yg punya 75% lahan membuat sertifikat. Sekarang harus 100% dibebaskan baru boleh disertifikatkan.

Masalah tanah cikoko ini ijin SP3L tahun 1993 yg dipegang oleh PT. Merty Jaya Gunapersada seluas 4 ha dijadikan dasar oleh oknum-oknum calo tanah atau spekulan suruhan PT Merty ini untuk mengintimidasi warga cikoko menjual tanahnya yang rata2 warga hanyalah penggarap diatas tanah Eigendom Verponding (EV) 8361. Mereka menekan warga agar menjual tanahnya dengan harga murah.

“Yang jadi pertanyaan, apakah PT . Merty Jaya Gunapersada ini SP3L nya masih berlaku ” ? tanya Wawan.

Ia juga menjelaskan, SP3L bukan merupakan hak kepemilikan tetapi hanya ijin prinsip. Apabila tanah akan dipakai ya harus membebaskan dengan membayar pemilik tanah. ” Apapun surat yg  dimiliki warga perusahaan harus membayarnya “, tutup wawan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here